PILKADA LOTIM 2024 dan PEMIMPIN JAGO LOBI

_{Oleh: Herman Rakha*}

Kontestasi politik di daerah dalam format pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi salah satu topik hangat di seluruh wilayah Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilihan gubernur dan bupati/walikota pasca reformasi dilakukan secara serentak Hal ini tidak lain karena mengacu pada Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah  yang pelaksanaannya dilakukan secara serentak pada November 2024 mendatang. Bahkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberikan mandat sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan “Pesta Politik” tersebut telah menerbitkan PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan serentak nasional.

Geliat aktivitas politik di daerah saat ini pun telah kembali terlihat setelah landai beberapa saat pasca Pilpres dan Pileg 2024 yang lalu. Begitu pula yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur dimana, saat ini banyak muncul baliho-baliho yang memajang foto para tokoh masyarakat sebagai kandidat bupati maupun wakil bupati dengan berbagai jargon-jargon politiknya.

Strategi tersebut tentu dimaksudkan sebagai upaya para tokoh atau kandidat kepala daerah dalam upaya menarik perhatian dan simpati dari 985.385 jiwa penduduk Lombok Timur yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Jumlah DPT ini merupakan yang paling banyak di NTB karena Lombok Timur menjadi daerah dengan jumlah penduduk paling banyak, yaitu yaitu 1.404.343 jiwa (per Januari 2024).

Namun, bagi penulis yang menarik dari kontestasi pilkada Ltim mendatang bukanlah pada kreativitas desain baliho atau banner yang terpampang di setiap sudut-sudut jalan se-Lombok Timur, melainkan apakah dari tokoh atau kandidat yang muncul saat ini mampu menjadi jawaban bagi kemajuan pembangunan Lombok Timur dalam berbagai bidang kehidupan masyarakatnya? Hal inilah yang menjadi daya tarik penulis dalam memperhatikan pelaksanaan pilkada Lombok Timur mendatang.
 
BEBAGAI MASALAH SOSIAL MASIH MENJADI TANTANGAN PEMBANGUNAN LOTIM KE DEPAN
Memang berbagai kemajuan pembangunan, terutama dalam pembangunan fisik sudah banyak yang terlihat. Namun, penulis ingin mengingatkan bahwa dari kemajuan pembangunan tersebut ternyata masih menyisakan berbagai permasalahan yang menjadi tantangan bagi kepala daerah Lombok Timur mendatang. Adapun permasalahan yang masih menjadi tantangan pembangunan tersebut adalah permasalahan sosial.

Salah satu faktor dari kemajuan pembangunan adalah kondisi pembangunan sosialnya karena menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan berkeadilan dan berkelanjutan di Lombok Timur mendatang. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin Lotim pada 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu 15,13 persen pada 2022 menjadi 15, 36 persen pada 2023.

Selain isu kemiskinan, Lombok Timur juga menghadapi permasalahan terkait dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada 2023 jumlah kasus KtP dan KtA di Lombok Timur mencapai 204 kasus yang terlapor dan setehun sebelumnya mencapai 228 kasus. Untuk tahun ini per mei 2024 telah ada 88 kasus yang terlaporkan (SIMFONI PPA, 2024).

Begitu halnya dengan kasus perkawinan usia anak dimana, saat ini Lombok Timur menempati urutan ke-2 dari 10 daerah kabupaten/kota di NTB dengan kasus perkawinan anak tertinggi[1]. Kasus perkawinan anak yang masih tinggi tentunya akan berdampak pada kualtas SDM Lombok Timur yang akan datang karena perkawianan anak menjadi salah satu yang mempengaruhi prevalensi stunting.  Prevalensi stunting di Lombok Timur  tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 lalu. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang dirilis  angka stunting Lombok Timur berada diangka 27,6 persen, sedangkan berdasarkan SKI pada tahun 2022 lalu berada pada angka 35,6 persen[2].

Kualitas SDM Lombok Timur ke depannya harus diperhatikan lebih serius lagi, mengingat Angka Partisipasi Murni (APM) penduduk Lombok Timur pada jenjang pendidikan menengah atas masih belum menggembirakan dibandingkan dengan capaian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama. APM penduduk Lombok Timur pada jenjang menengah atas sebesar 64,25 pada 2023. Angka ini lebih rendah dibandingkan pada 2022 yang sebesar 67,16 dan 67,88 pada 2021 (BPS, 2024).

Permasalahan sosial lainnya adalah terkait dengan ketersediaan lapangan kerja bagi 706.682 jiwa jumlah angkatan penduduk Lombok Timur pada 2023. Hal ini sangat penting untuk menjadi perhatian bagi para tokoh atau kandidat calon bupati/wakil bupati Lombok Timur mendatang, karena berdasarkan data BPS masih terdapat 2,47 persen atau 17.429 pengangguran terbuka yang ada (BPS, 2024). Angka tingkat pengangguran terbuka pada 2023 itu lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,51 persen atau 11.968 orang.
 
PEMIMPIN LOTIM HARUS JAGO MELOBI
Berdasarkan permsalahan sosial yang penulis sebutkan tersebut, pastinya akan dihadapi oleh kepala daerah Lombok Timur mendatang. Jadi, inilah yang menjadi perhatian penulis karena dalam mengatasi hal tersebut membutuhkan kolaborasi berbagai stakeholder dari berbagai level, serta dukungan anggaran yang tidak sedikit di tengah kemampuan keuangan Lombok Timur yang masih “tergantung” dari transferan pemerintah pusat.

APBD Kabupaten Lombok Timur pada 2024 ditetapkan sebesar 3,3 triliun rupiah, yang terdiri dari PAD sebesar Rp547,940 miliar lebih, Pendapatan Transfer Rp2,732 triliun lebih, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp40 miliar lebih. Yang menarik dari struktur APBD Lombok Timur 2024 tersebut adalah dari total belanja daerah yang mencapai Rp3,251 triliun lebih, 76,94 persen atau Rp2,502 triliun lebih dihabiskan untuk belanja operasi[3].

Untuk itu, dengan kondisi keuangan daerah terebut terlihat bahwa tingkat ketergantungan Lombok Timur terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi. Kalau boleh berpendapat, bagaimana bisa membanguan kalau anggaran yang dimiliki masih minim?. Diperlukan seorang sosok pemimpin Lombok Timur yang tidak hanya pandai dalam mengelola anggaran pembangunan namun, juga Lombok Timur membutuhkan sosok pemimpin yang mengerti cara menggaet dana pusat ataupun sumber dana lainnya, sehingga Lotim dapat membangunan yang tidak mengandalkan APBD saja.

Kreativitas dalam menggaet anggaran bagi seorang kepala daerah Lombok Timur (bupati/wakil bupati) mendatang bukan hanya untuk mengejar target pembangunan secara fisik saja, namun dengan kemampuan melobi sumber-sumber anggaran maka, dapat dipergunakan untuk meningkatkan perputaran ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lombok Timur membutuhkan seorang pemimpin (bupati/wakil bupati) dengan jejaring yang luas, terutama di tingkat pemerintah pusat. “Kue anggaran” yang tersedia untuk Lombok Timur tidak akan cukup membiayai kebutuhan pembangunan yang akan dilakukan sehingga, kemampuan seorang pemimpin daerah (bupati/wakil bupati) untuk dapat menggaet sumber-sumber pendanaan sangat tergantung pada kemampuan melobi pemerintah pusat serta dana-dana korporasi yang beroperasi di Lombok Timur.

Upaya kemandirian fiskal yang saat ini dikebut oleh pemerintah daerah hanya menyasar sumber-sumber potensi PAD yang masih menyisakan ruang “ketidakpuasan” masyarakat. Seharusnya upaya tersebut juga dibarengi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi SDM yang dimiliki di setiap OPD untuk berkreasi dan berinovasi mencari dan menarik anggaran pembangunan yang ada di pusat.

Potensi sektor pertanian yang menjadi penggerak utama perekonomian masyarakat Lombok Timur harus dimanfaatkan dengan memfasilitasi perluasan akses pasar. Selama ini praktisi usaha sektor pertanian Lombok Timur masih dilakukan secara mandiri dalam mengakses pasar. Posisi Lombok Timur yang diapit oleh dua kawasan pariwisata premium (KEK Mandalika dan KEK Bajo di NTT) belum dapat dimaksimalkan.
Sehinigga bagi penulis secara pribadi sangat berharap pemimpin Lombok Timur (bupati/wakil bupati) mendatang merupakan sosok yang memiliki kemampuan melobi yang hebat untuk dapat menarik dana pusat lebih banyak lagi ke Lombok Timur. selain itu, tokoh tersebut harus merupakan tokoh yang memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh di pusat untuk membantu dalam upaya melakukan lobi-lobi, baik di DPR maupun di pemerintah pusat.

Tahun 2024 ini sudah waktunya Lombok Timur bergerak lebih maju lagi dan masyarakat Lombok Timur harusnya sudah memiliki sosok yang tepat untuk dapat mewujudkan hal tersebut. Banyak pengalaman yang sudah membutktikan dan dapat menjadi referensi ataupun rujukan bagi masyarakat Lombok Timur.

^{*Penulis merupakan peneliti pada Lombok Research Center}

_{[1] https://gledeknews.com/pj-bupati-sebut-lotim-kabupaten-tertinggi-urutan-ke-2-kasus-pernikahan-dini/
[2] https://www.rri.co.id/daerah/673126/keren-kasus-stunting-di-lombok-timur-terus-menurun
[3] ^{https://portal.lomboktimurkab.go.id/baca-berita-1833-apbd-2024-disahkan.html}}