Lombok Timur, 17/03/2025 – Pertemuan Penguatan Kelompok Konstituen Terkait Partisipasi Politik dan Isu Perubahan Iklim diselenggarakan oleh Lombok Research Center (LRC) sebagai mitra Yayasan BaKTI dalam Program INKLUSI. Pertemuan dilaksanakan di Aula Timbe Changing pada Senin, 17 Maret 2025. Peserta yang hadir berasal dari pemerintah dan unsur masyarakat Desa Danger dengan tujuan meningkatkan partispasi masyarakat dan mensosialisasikan Permendes Nomor 2 Tahun 2024 terkait fokus program Dana Desa 2025 serta isu perubahan iklim.
Direktur LRC, Suherman dalam sambutannya menyebutkan bahwa terdapat sejumlah tantangan dalam pembangunan desa, salah satunya minimnya partisipasi masarakat untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan desa. Untuk itu, LRC melalui Program INKLUSI lebih banyak mendorong partisipasi masyarakat dan keterlibatan kelompok rentan sebagai modal terciptanya desa inklusif.
“Sebenarnya di desa sudah disediakan ruang komunikasi, seperti Musdes, Musdes Khusus ata Musrenbang. Harapannya, ruang tersesbut dapat digunakan masyarakat megeluarkan ide dan usulan agar pembangunan di Desa Danfer tepat sasaran”, kata Suherman.
Hadir juga Kepala Desa Danger, Kaspul Hadi, SP, MH, menyampaikan terima kasih kepada LRC yang telah memfasilitasi pertemuan tersebut serta kepada perwakilan masyarakat yang hadir. Kades Danger juga menambahkan bahwa fokus anggaran Dana Desa 2025 spada dasarnya bertujuan untuk mengakomodir kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, ia meminta komitmen dari seluruh masyarakat untuk bersama-sama membangun desa.
“Ayo kita kawal Dana Desa ini supaya ke depan desa sanger betul-betul menjadi desa pilot project untuk masyarakat di Lombok Timur dan Nusa Tenggara Barat”, ungkap Kaspul Hadi saat membuka acara.
LRC juga mengundang narasumber dari Dinas PMD Lombok Timur, Mustapa selaku Kabid Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (PKKD) yang khusus berbicara tentang tujuh poin fokus penganggaran Dana Desa 2025. Ia menegaskan bahwa di dalam proses prencanaan pembangunan, mulai dari penyusunan dari RPJMDes, RKPDES dan APBDES, harus melibatkan unsur masyarakat desa. Misalnya dari kelompok perempuan, disabilitas dan petani, sebab masing-masing unsur masyarkat memiliki permasalahan yang berbeda-beda dan maslah dan dapat memberikan solusi yang beragam.
“Pemerintah desa sangat mengharapkan masukan dan peran serta masyarakat. Ketika masyarakat sudah memiliki pengetahuan, akan ada keinginan untuk ikut berpartisipasi dan terlibat dalam pembangunan desa. Perencanaannya mereka tahu, mereka terlibat dalam kegiatan dan mereka yang akan merasakan dampaknya”, tambah Mustapa.
Materi lain yang dibahas terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang tengah menjadi tantangan internasional. Sehingga, kebijakan untuk megurangi dampak perubahan iklim wajib dimasukkan ke dalam program dan perencanaan pembanguan di tingkat desa hingga nasional. Dampak langsung perubahan iklim yang dapat dirasakan adalah perubahan suhu dan cuaca dalam jangka panjang. Sementara dampak tidak langsungnya: kemiskinan, kerentanan pada kelompok rentan dan meningkatkan kasus kekerasan.
“Dampak perubahan iklim paling besar dirasakan oleh kelompok rentan, seperti perempuan, anak, disablitas dan lansia, mereka yang paling cepat terdampak perubahan iklim. Contoh, ketika terjadi kekeringan di sektor petanian. Apa yang terjadi, kurangnya penghasilan, mahalnya harga bahan pokok dan kesempatan lapangan pekerjaan semakin kecil”, ujar Baiq Titis.
Dr. Maharani sebagai fasilitator kegiatan juga memberikan tanggapan terkait isu perubahan iklim, karena sebagian besar penduduk desa bekerja di sektor pertanian. Sehingga, kelompok tani paling berpotensi paling terdampak terhadap perubahan iklim. Ia menambahkan, aktivitas petani yang kurang bijak dalam penggunaan pupuk atau obat tanaman secara terus-menerus juga berdampak pada perubahan iklim.
“Kalau dulu, dalam satu hektar sawah, bisa menghasilkan 7-8 ton, sekarang sulit sekali. Perilaku kita dengan penggunaan pupuk atau obat tanaman yang tidak tepat juga bisa menyumbang pada kerusakan lingkungan”, ungkap Maharani.
Dalam pertemuan tersebut, peserta yang terdiri dari pemerintah desa, BPD, LKMD, Kawil, tokoh masyarakat, PKK, Kader Posyandu, kelompok tani dan pemuda Desa Danger melakukan diskusi untuk menganalisis tantangan dan usulan program di desa sesuai dengan fokus program Dana Desa 2025.