Lombok Timur, 29/10/2024 – Sebagai tindak lanjut dari kegiatan Mentoring TA Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran yang Inklusif di Lombok Timur pada September lalu, Lombok Research Center (LRC) sebagai mitra Yayasan BaKTI dalam Program INKLUSI melaksanakan kembali kegiatan dengan tajuk yang sama pada 24 Oktober 2024 di Aula Rasbani, Selong Lombok Timur.
Dalam kegiatan ini LRC mengundang dua pembicara yakni M. Khaerul Fatih S.Kep selaku Kabid Pemerintahan dan pembangunan Manusia, BAPPEDA Lombok Timur dan Nunuk Susiningtyas, S.IP selaku Kabid P2M, Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur. Adapun peserta yang hadir dalam pertemuan ini dari unsur Pemerintah desa dan BPD di 15 desa binaan LRC di Lombok Timur.
Dibuka oleh Direktur LRC, Suherman menyampaikan agenda tersebut diharapkan dapat melahirkan output berupa kesamaan perspektif antara pemerintah desa dan BPD untuk menghadirkan pembangunan inklusif di Tingkat desa yang diperkuat dengan proses perencanaan dan penganggaran yang partisipatif.
“Perencanaan dan penganggaran partisipatif ini nantinya akan memastikan adanya pelibatan warga dalam mengidentifikasi apa yang menjadi prioritas pembangunan, kebijakan, program dan kegiatan yang membutuhkan alokasi anggaran atau sumber daya”, kata Suherman dalam sambutannya.
Di samping itu, Kabid Pemerintahan dan pembangunan Manusia, BAPPEDA Lombok Timur, M. Khaerul Fatih S.Kep mengatakan perencanaan pembangunan harus bersinergi dengan kabupaten, propinsi maupun nasional dengan kapasitas masing masing. Ia melanjutka, RPJPD kabupaten Lombok Timur mempunyai tema mewujudkan lombok timur yang maju, sejahtera, berbudaya dan berkelanjutan dan menjadi pedoman dalam membuat RPJMD dan ini sesuai dengan prinsip Pembangunan inklusif.
“Harapannya ada keselarasan antara pembangunan yang ada di desa dan daerah dengan menerapkan prinsip inklusif itu sendiri. Baik pemerintah desa dan daerah harus saling mendorong untuk mewujudkan itu, kata Fatih.
Sementara itu, Nunuk Susiningtyas, S.IP, Kabid PLKD, Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur mengimbau kepada seluruh pemerintah desa dan BPD agar pendapatan desa diketahaui seluruh unsur masyarakat desa. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi mana saja pendapatan desa yang sah dan legal agar tidak terjadi konflik di kemudian hari.
Menurut Nunuk juga, Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga harus menjadi prioritas pembangunan di desa. Kegiatannya bisa berupa pelatihan sosialisasi pencegahan KDRT, pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak bisa dalam bentuk sosialisasi dan bantuan serta pelatihan dan penyuluhan pemberian bantuan bagi disabilitas.
“Untuk saat ini, baru terdapat 97 desa dari 239 desa di Lombok Timur yang berpihak pada pembangunan inklusif atau hanya sebesar 0,4 persen. Jadi, setelah bimtek ini diharapkan lebih banyak lagi desa yang menerapkan prinsip inklusif dalam pelaksanaan pembangunannya, yang menunjukkan keberpihakan terhadap kelompok rentan, perempuan dan disabilitas”, ungkap Nunuk.