Lombok Timur, 23/10/2024 – Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) masih terus bertahan meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti penurunan penjualan, harga bahan baku yang mahal dan sulitnya permodalan. Di Lombok Timur, pelaku UMKM masih mengalami sejumlah permasalahan karena kurangnya pengetahuan tentang legalitas usaha, akses terhadap modal usaha yang sulit, strategi pemasaran digital yang kurang maksismal, kurangnya pengetahuan teknologi dan pengetahuan bisnis.
Untuk menunjang kompetensi UMKM lokal dan desa, Yayasan BaKTI dan Lombok Research Center (LRC) dalam Program INKLUSI mengadakan kegiatan Pembentukan dan Penguatan Unit Usaha Untuk Pemberdayaan Ekonomi Tingkat Desa/Kelurahan (Kolaborasi Multipihak Dalam Mendukung Pengembangan Usaha Kecil Menuju Pembangunan Inklusif). Agenda diskusi ini dihadiri oleh peserta dari Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan, Pegadaian, pengelola ritel, IWAPI, pelaku UMKM dan kelompok konstituen di 15 desa binaan LRC, Rabu, 23 Oktober 2024 di Aula Lesehan Elen, Selong, Lombok Timur.
Disampaikan oleh Direktur LRC, Suherman kegiatan ini bertujuan untuk mempertemukan antara stakeholders, pemilik modal dan pengelola UMKM agar terbentuk kolaborasi multipihak yang dapat mendukung laju UMKM lokal. Menurutnya, kolaborasi UMKM dengan stakeholders dan sesama UMKM akan dapat membentuk jejaring yang kuat, sehingga akses untuk permodalan dan akses bahan baku lebih mudah.
“Di sisi lain, jejaring yang terbentuk akan dapat membantu memperluas usaha, pemasaran dan kemajuan perekonomian di desa”, kata Suherman
Dr. Maharani selaku fasilitator kegiatan menyebutkan UMKM merupakan pondasi perekonomian daerah. Kata dia, hingga September 2024 investasi yang masuk ke Lombok Timur sudah masuk sebesar 12 triliun dan 85 persen dari sektor UMKM. Menariknya, pada saat covid-19, pertumbuhan perekenomian di Lombok Timur paking tinggi se-NTB karena ada sektor UMKM yang membuat Lombok Timur survive.
“Ini menunjukkan kalau UMKM kita bisa menjadi roda penggerak perekonomian yang potensial. Harapannya dengan kita bertemu hari ini akan membuka wawasan kita bagaimana agar usaha kita bisa berkembang”, kata Dr. Maharani.
Disebutkan juga oleh Kepala Bidang Dinas Koperasi Lombok Timur, M. Hirsam terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh UMKM di Lombok Timur yakni masih lemahnya pencatatan keuangan dan akses modal bukan pada lembaga koperasi resmi, yang juga masih menjadi catatan penting yang harus ditingkatkan oleh pelaku usaha. Ia melanjutkan, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dari Oktober 2022 sudah melahirkan Program Lotim Berkembang dengan melibatkan pegadaian untuk menyasar UMKM peternak dan petani. Hingga kini, total akses keuangan UMKM yang difasilitasi pegadaian hingga saat ini sebanyak 64 milyar untuk 6.938 UMKM dengan total bunga 3 persen.
Di samping itu, Lombok Timur saat ini tengah membangun Pusat Layanan Terpadu (PLUT) Koperasi dan UMKM yang menelan anggaran hingga 8,7 milyar. Ia mengharapkan adanya PLUT ini menjadi momentum kebangkitan UMKM Lotim, karena semua kebutuhan UMKM bisa diakses secara terpusat dalam PLUT terkait pembiayaan, kelembagaan, SDM, produksi dan pemasaran.
“Ini kita sudah ada program (Lotim Berkembang) yang bisa diakses UMKM untuk permodalan, namun karena keterbatasan informasi jadi program pemerintah tidak tersampaikan dengan baik hingga ke akar rumput”.
“Padahal, data pelaku UMKM yang ada di kami mencapai 73.000, artinya cocok dengan jumlah penduduk kita. Sayangnya, data tersebut tidak by name by adress. Sehingga tidak bisa dijadikan rujukan untuk pengajuan anggaran”, kata Harsan melanjutkan.
Semetara itu, dari Dinas Perindustrian Lombok Timur diwakili oleh M. Buhari, ST, mengarahkan pelaku UMKM untuk membuat produk berkualitas dan memiliki legalitas agar mampu bersaing dengan produk-produk keluaran ritel. Pihaknya sudah mengimbau setiap desa untuk mendata setiap UMKM yang akan difasilitasi untuk pengajuan legalitas (NIB, PIRT, label halal dan HAKI).
“Kita mau pemerintah desa juga mampu menggerakkan UMKM untuk meningkatkan kualitas produk-produk lokal di desa, dan terkait legalitas produksi ini adalah hal wajib yang harus dimiliki setiap UMKM”, kata M. Buhari.
Di tempat yang sama, Wakil Sekretaris DPC IWAPI Lombok Timur Baiq Ariatun Jannah, mengungkap bahwa IWAPI hadir untuk merangkul perempuan pengelola bisnis untuk membantu peningkatan kapasitas, produksi dan pemasaran produk yang dihasilkan pelaku UMKM Lombok Timur. Saat ini terdapat sekitar 60 anggota binaan (UMKM) IWAPI yang tersebar di Lombok Timur.
“Semua pelaku UMKM khususnya yang perempuan bisa menjadi anggota, IWAPI ini bisa menjadi wadah bagi UMKM untuk mengembangkan bisnis karena kita juga aktif melakukan kegiatan bazar dan membangun jejaring dengan pihak-pihak lain”, kata Ariatun.