Selasa, 01 Oktober 2024, Pemerintah Desa Aikmel Utara Baru menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) dalam rangka penyusunan RKPDes Tahun Anggaran 2025 dengan mengangkat tema “Desa Aikmel Utara Menuju Desa Inklusif, Desa untuk Semua Warga” bertempat di Gedung Pemuda Muncar Kencana Desa Aikmel Utara.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh BPD, Kepala Desa Aikmel Utara, Muhtasar Ayudi, S.S., S.Pd., Sekretaris Kecamatan Aikmel, Saifuddin Zuhri, M.Pd. Pendamping Desa, Hasan Asyari, serta Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Kader, RT, PKK, Karang Taruna, BUMDES, perwakilan perempuan dan lansia.
Tema Musrenbang kali ini sengaja mengangkat isu desa inklusif karena fokus pembangunan pemerintah desa Aikmel Utara ke depan tidak hanya untuk membenahi aspek infrastruktur tetapi juga fokus untuk pemberdayaan masyarakat rentan. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Aikmel Utara, Muhtasar Ayudi, SS., S.Pd, melalui RKP Desa yang disusun secara inklusif, partisipatif, dan selaras dengan SDGs desa, pembangunan di desa dapat dilaksanakan dengan lebih efektif, tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Dengan berhasil mewujudkan desa inklusif, pada akhirnya akan mendorong pembangunan desa yang maju, sejahtera dan dapat mengakomodasi semua kebutuhan masyarakat”, kata Muhtasar Ayudi melanjutkan.
Sebelumnya juga disampaikan oleh Ketua Tim Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Aikmel Utara sekaligus Sekretaris Desa, Irwan Rosidi S.Kom dalam RKPDes 2025 terdapat sejumlah pemberdayaan masyarakat, termasuk pemberdayaan kelompok rentan. Sedikitnya, dari total anggaran desa sebesar 1,7 milyar, sedikitnya Rp55 juta dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat. Dengan rincian, sosialisasi edukasi untuk PMI sebesar 7,5 juta, pemberdayaan lansian dan janda ekstrim sebesar 7,5 juta, santunan dan pemberdayaan untuk anak yatim sebesar 32 juta, pelatihan UMKM 4,9 juta dan pelatihan bagi kader posyandu sebanyak 3,6 juta.
“Di tahun 2024 kami sudah mengeluarkan Perdes Tentang Perlindungan Sosial, sebagai tindak lanjutnya di tahun 2025 kami implementasikan perdes tersebut berbentuk program. Program yang terkait dengan pembangunan inklusif kami tekankan semua program yang ada di desa itu berbasis pada data, agar pembangunan efektif dan tepat sasaran”, kata Irwan.
“Dari data yang kami kumpulkan, tercatat 76 lansia ekstrim, 68 janda ekstrim, 25 orang orang disabilitas dan 8 orang di antaranya masih bersekolah dan dalam RKPDes tersebut dialokasikan anggaran untuk bantuan peralatan sekolah. Terdapat juga 241 TKI dan TKW yang akan diberikan pelatihan dan 107 UMKM yang akan diberikan pelatihan digitalisasi”, katanya melanjutkan
Untuk mewujudkan desa inklusif, pemerintah desa tidak sendirian, pemerintah desa bisa berkolaborasi dengan organisasi pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, NGO bahkan dengan desa lain. Dengan menyatukan sumber daya dan potensi, desa dapat menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat untuk semua.
Musrenbang Desa Aikmel Utara Angkat Tema ‘Menuju Desa Inklusif, Desa Untuk Semua Warga’
