Lombok Timur, 16/03/2025 – Tim Sekretariat INKLUSI, Dwi Indah Wilujeng hadiri “Pertemuan Penguatan Kelompok Konstituen (KK) melalui Pertemuan Koordinasi dengan Sekretariat INKLUSI Nasional” pada Minggu, 16 Maret 2025 di Classic Coffee, Sikur Lombok Timur. Kedatangan Ibu Wilu bertujuan untuk mendengarkan cerita dari perwakilan Kelompok Konstituen di 15 desa binaan Lombok Research Center (LRC) terkait progres implementasi Program INKLUSI di masing-masing desa.
Kedatangan Tim Sekretariat INKLUSI disambut oleh Direktur LRC, ia menyampaikan bahwa Program INKLUSI telah memberikan banyak kontribusi terhadap pembangunan desa maupun daerah. Selama tiga tahun perjalan Program INKLUSI di Lombok Timur sudah banyak sekali capaian yang dihasilkan, seperti terbitnya Perdes Perlindungan Sosial terhadap Kelompok Rentan dan Pencegahan Perkawinan Anak di tiga desa binaan LRC, yakni: Desa Paokmotong, Desa Masbagik Utara Baru dan Desa Aikmel Utara. Dari kerjasama LRC dan DPRD Kabupaten Lombok Timur juga berhasil membidani Perda Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas, Perempuan dan Anak di Kabupaten Lombok Timur.
Tidak hanya dari sisi regulasi, kerja sama LRC-INKLUSI dengan sejumlah stakeholder, seperti Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, BPJS, Dinas Kesehatan, Dinas PMD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan seterusnya telah berhasil mendekatkan masyarakat dengan pelayanan publik yang dibutuhkan, sehingga berdampak pada terhadap meningatkan jumlah penerima manfaat di desa. Upaya-upaya yang dilakukan LRC-INKLUSI, Kelompok Konstituen dan kerja sama dengan stakeholder semata-mata untuk mewujudkan pembangunan inklusif di desa.
“Kami memang dari LRC sering memberikan laporan dari apa yang Bapak/Ibu kaierjakan khususnya dalam mendukung terwujudnya pembangunan inklusif di desa, namun pada kesempatan kali ini, Bapak/Ibu bisa menyampaikan langsung ke pihak Sekretariat INKLUSI terkait capaian dari aktivitas pendampingan yang dilakukan”, kata Suherman
Perwakilan Kelompok Konstituen Desa Lendang Nangka Utara, Ripai menyoroti terkait kondisi masyarakat karena minimnya pengetahuan tentang regulasi yang mengatur tentang perkawinanan anak. Namun, kedatangan LRC-Program INKLUSI di desa tahun 2022 membawa banyak perubahan, termasuk membuka pemikiran masyarakat bahwa perkawinan anak merupakan salah satu bentuk kekerasan yang
harus dicegah.
“Banyak masalah yang dulunya kami anggap biasa tetapi ternyata itu salah, contohnya perkawinan anak. Alhamdulillah, setelah dibina oleh LRC, perlahan muncul kesadaran masyarakat, khususnya kami sebagai kepala wilayah. Bahkan, kami pernah menyelesaikan kasus perkawinan anak antar kabupaten. LRC memfasilitasi kami, memberikan kami penguatan dan solusi. Alhamdulillah anak tersebut kini kembali bersekolah”, ujar Ripai.
Di tempat yang sama, Heri Irawan selaku Sekretaris Desa Banjar Sari memberikan gambaran pembangunan di desa setelah masuknya Program INKLUSI. Melalui peningkatan kapasitas yang diberikan oleh LRC secera terus menerus, kini pemerintah desa lebih memprioritaskan kesejahteraan kelompok rentan melalui kebijakan dan penganggaran.
“Program INKLUSI berhasil membuka mata kami untuk memerhatikan kebutuhan masyarakat rentan, baik disabilitas, lansia, dan bayi kurang gizi. Jadi, mulai dari penyusunan anggaran kami sudah menerapkan apa yang dibekali LRC kepada kami”, imbuh Heri.
Melalui kolaborasi Dinas Dukcapil, pemerintah desa Banjar Sari dan LRC di tahun 2024, berhasil memberikan pelayanan adminduk kepada 420 masyarakat untuk penerbitan KTP, KK, KIA dan Akta Kelahiran. Di samping itu, pemerintah desa Banjar Sari juga tengah mengembangkan model pengembangan perpustakaan berbasis inklusi agar dapat meningkatkan literasi masyarakat desa. Program tersebut melalui kerja sama pemerintah desa dengan Perpustaakan Nasional Kabupaten Lombok Timur sejak tahun 2024.
Begitu juga dengan Sri Yulyana, Ketua Kelompok Konstituen Desa Labuhan Haji bercerita tentang manfaat setelah tergabung sebagai anggota Kelompok Konstituen dari sisi individu dan keluarga. Meskipun sebelumnya, ia telah bekerja selama dua puluh tahun lebih sebagai Kader Posyandu, namun ia
belum pernah mendapatkan peningkatan kapasitas sebagaimana yang dilaksanakan Program INKLUSI. Setelah mendapatkan penguatan terkait kesetaraan gender dan inklusi sosial, membuatnya tersadar bahwa untuk mendapatkan hak-hak perempuan, ia harus berani bersuara dan mau terlibat dalam pembangunan.
“Ternyata, untuk mendapatkan program, khususunya bagi perempuan, kita harus mau terlibat dalam perencanaan di desa. Saya selalu berusaha bersuara agar perempuan mendapatkan manfaat dari program-program desa. Bahkan, kami pernah mendapatkan pelatihan menjahit dari DP3AKB, karena keberanian kami bersuara”, kata Sri Yulyana.
Dikenal sebagai tokoh perempuan yang selalu memperjuangkan hak-hak perempuan di desanya, melalui argumentasi dan aspirasinya, Sri Yulyana pernah didapuk sebagai Tim Penyusun RKPDES di desanya. Tidak hanya itu saja, ia juga mendapatkan dukungan dari keluarga untuk mengambil studi di salah satu perguruan tinggi di Lombok Timur pada saat usianya yang menginjak 38 tahun. Setelah menyelesaikan kuliahnya di tahun 2022, ia pun berhasil lolos sebagai pendamping lokal desa di tiga desa di Kecamatan Labuhan Haji dari tahun 2023 hingga sekarang.
Menanggapi sejumlah cerita dari peserta yang hadir, Ibu Wilu menggambil Kesimpulan bahwasannya keberadaan Kelompok Konstituen tidak hanya membawa perubahan untuk dirinya sendiri namun juga membawa manfaat bagi orang di sekitarnya. Inilah yang dinamakan sebagai bagian dari sistem perubahan. Ia melanjutkan, Kelompok Konstituen tidak hanya mampu menyuarakan hak-hak kelompok rentan, namun juga mampu berjejaring dengan lembaga lain untuk memaksimalkan pendampingan masyarakat.
“Di balik tanggung jawab sebagai Kelompok Konstituen, dari yang dilakukan Bapak/Ibu telah memastikan agar seluruh warga desa tidak ada satupun yang tertinggal. Sehingga ada upaya agar program di desa berjalan baik dari sisi anggaran dan kebijakan”, tambah Wilu.
Masih kata Wilu, keberadaan Kelompok Konstituen mampu mengubah pengetahuan, pemahaman, nilai-nilai di dalam masyarakat melalui proses dialog dan pertukaran indormasi yang dilakukan secara terus menerus. Ia juga menekankan bahwa kerja-kerja sosial tidak bisa dilakukan sendirian, sehingga harus dilakukan secara kolektif agar bisa menguatkan satu sama lain.
“Dengan berdayanya 15 desa ini bisa menjadi kekuatan luar biasa untuk memberikan dampak yang lebih besar. Saya berharap, jika program ini selesai, 15 desa ini dapat menjadi desa panutan, desa pelopor dan desa perubahan yang sampai ke desa-desa lainnya” tutup Wilu.
Tidak hanya Ripai, Heri Irawan dan Sry Yulyana yang menyampaikan cerita dalam pertemuan tersebut, 15 peserta yang hadir dari perwakilan Kelompok Konstituen di masing-masing desa juga menyampaikan beragam cerita perubahan terkait capaian pembangunan di desa, isu di masyarakat dan harapan ke depan untuk mewujudkan pembangunan inklusif di Lombok Timur.