Lombok Timur, 21/03/2025 – Penguatan Kelompok Konstituen Terkait Partisipasi Politik dan Isu Perubahan Iklim diselenggarakan oleh Lombok Research Center (LRC) bertempat di Desa Lendang Nangka Utara, Lombok Timur, pada Rabu, 19 Maret 2025. Kegiatan ini masih menjadi bagian dari implementasi Program INKLUSI untuk mewujudkan pembangunan inklusif di desa dan daerah. Peserta yang hadir merupakan unsur masyarakat dari pemerintah desa, BPD, LKMD, Kawil, tokoh masyaarakat, PKK, Kader Posyandu, kelompok tani, kelompok konstituen, pemuda dan kelompok rentan di desa Lendang Nangka Utara.
Direktur LRC, Suherman menegaskan bahwa desa menjadi ujung tombak pembangunan sehingga fokus pemrintah untuk memajukan desa harus dibantu dengan keikutsertaan masyarakat. Pembangunan desa menjadi penting karena desa tidak hanya menjadi objek pembangunan tetapi berperan sebagai subjek, desa memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran sesuai dengan potensi yang ada. Untuk itu, peran serta masyarakat dalam memberikan masukan atau usulan sangat berarti sebagai bentuk kerja sama dengan pemerintah desa.
“Ketika partisipasi masyarakat meningkat maka pembangunan akan semakin sukses, artinya program pemerintah akan tepat sasaran karena sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Perlu diingat juga bahwa berpartisipasi ini bukan hak tetapi kewajiban kita sebagai warga negara”, kata Suherman dalam sambutannya.
Hadir juga Kepala Desa Lendang Nangka Utara, Muhammad Tahir menyampaikan hal senada, jika pembangunan desa membutuhkan kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah desa dalam menjalankan program di desa. Terlebih pemerintah desa Lendang Nangka Utara saat ini tengah mengembangkan potensi desa dari aspek wisata. Kepala Desa berharap pengembangan potensi wisata desa ini dapat menambah PADes dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Perlu juga kami sampaikan bahwa pada tahun 2024 kami sudah mulai penataan wisata. Ada tanah kas desa 60 are, kami anggarkan 2024 sebanyak 475 juta untuk memulai dan sudah berjalan. Di tahun ini kami angga sekitar 420 juta, mudahan bisa beroperasi dan mendatangkan PADes dan dinikmati masyarakat secara keseluruhan,” ungkap Muhammad Tahir kepada seluruh hadirin.
Tema yang dibahas dalam pertemuan ini terkait sosialisasi Permendes Nomor 2 Tahun 2024 terkait fokus program Dana Desa 2025, materi ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Kabid PKKD) Dinas PMD Lombok Timur. Di tahun ini terdapat tujuh fokus program alokasi Dana Desa yang bersifat earmark (wajib) dianggakan oleh desa, mulai dari pengentasan kemiskinan ekstrim, promosi layanan kesehatan dasar, perubahan iklim, ketahanan pangan, padat karya tunai, pengembangan potensi desa dan Desa IT.
Mustapa juga menyoroti pentingnya proses perencanaan kebijakan penganggaran di desa dengan pelibatan semua unsur masyarakat karena 75 proses persen perencanaan akan menentukan hasilnya. Proses perencanaan yang baik harus bersumber dari keterlibatan masyarakat, mulai dari BPD sebagai legislator, tokoh masyarakat, kelompok perempuan dan kelompok konstituen yang paham dengan kebutuhan di desa, agar perenancaan yang dihasilkan valid sesuai dengan kondisi yang ada.
“Jangan sungkan untuk menghadiri rapat undangan pemerintah desa, karena mereka butuh saran dan masukan dari Bapak/Ibu untuk menyempurnakan kebijakan atau program yang akan dikerjakan di desa,” tambah Mustapa.
Materi lain yang dibahas dalam pertemuan ini terkait mitigasi dan isu perubahan iklim yang termasuk ke dalam program prioritas Dana Desa 2025. Dampak perubahan iklim akibat aktivitas manusia dalam jangka panjang, dapat berupa bencana alam, kekurangan pangan dan kemiskinan. Mitigasi dan adaptasi dapat dilakukan dengan mengubah pola aktivitas yang bertujuan untuk menghemat penggunaan air, energi dan mengurangi pencemaran lingkungan.
Sebagaimana diungkapkan oleh Lalu Farouq Wardana selaku Program Officer LRC-INKLUSI sekaligus narasumber, penting untuk mengurangi dampak perubahan iklim karena yang paling berisiko terkena dampaknya dari kelompok rentan, lansia, perempuan dan anak. Bahkan, secara khusus dapat meningkatkan jumlah perempuan miskin, bertambahnya beban dan waktu kerja dan semakin banyak perempuan putus sekolah.
“Misalnya ketika terjadi bencana alam, yang paling rentan terkena dampaknya kelompok perempuan, lansia, anak dan disabilitas. Belum lagi dari sisi ekonomi, sosial dan lingkungan. Untuk itu, kita harus mulai dari sendiri untuk terlibat dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim,” ujar Lalu Farouq.
Hadir juga dalam kegiatan Sekretaris Desa Lendang Nangka Utara, Hendra Saputra menjelaskan terkait sejumlah program yang sudah dan akan dilaksanakan di desa. Semua program di desa pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan menjadi solusi dari tantangan yang ditemukan di desa. Hendra bersama pemerintah desa lainnya juga tengah mengusahakan untuk program insentif bagi Kader INKLUSI (Kelompok Konstituen) berjumlah 13 orang yang aktif melakukan pendampingan masyarakat rentan dan korban kekerasan diluar Kader Posyandu.
Untuk meningkatkan penerima manfaat dari kelompok rentan, pemerintah desa bekerja sama dengan kawil dan kader untuk melakukan pendataan agar mereka menjadi prioritas dalam kategori penerima bantuan sosial pemerintah. Sementara itu, terkait pencegahan perkawinan anak, pemerintah desa bersama unsur masyarakat lainnya sudah mengesahkan perdes pencegahan perkawinan anak dan mencetus Laskar Papdis (Perlindungan Perempuan dan Anak di Desa) sebagai komunitas di level masyarakat yang khusus bertugas dalam menangani kasus perkawinan anak.
“Kalau untuk masyarakat yang miskin, insyaallah 80 persen sudah tersentuh dengan bantuan di desa seperti BLT DD, PKH dan lainnya. Terkait Kader INKLUSI, ini kita usahakan untuk masuk ke dalam APBDES tetapi memang belum ada anggarannya, akan tetap kita usahakan entah nanti saat perubahan APBDES atau lewat BHPRD kita,”ungkap Hendra.
“Kami bersama BPD, LPMD, Karang Taruna dan masyarakat telah mengetok Perdes Tentang Pencegahan Perkawinan Anak, kemudian dari perdes tersebut kami membentuk Laskar Papdis yang akan menangani kasus perkawinan anak di desa. Bahkan belum seminggu berjalan, agen ini berhasil melakukan peleraian kasus perkawinan anak yang terjadi beberapa waktu lalu,” tambah dia lagi.
Belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat Lendang Nangka Utara, bahwa ketika kita ingin program di desa itu berjalan dengan baik butuh kekompakan semua elemen masyarakat. Karena kekuatan pembangunan di desa berasal dari bersatunya semua unsur masyarakat.