Lombok Timur, 9 Agustus 2024 – Salah satu tujuan dari Program INKLUSI yang dijalankan oleh Lombok Research Center sebagai mitra Yayasan BaKTI di Lombok Timur untuk meningkatkan keterlibatan kelompok rentan dalam proses pengambilan kebijakan di desa. Perempuan, lansia, dan disabilitas selama ini masih belum banyak dilibatkan dalam musyawarah atau kegiatan pengambilan kebijakan dan perencanaan penganggaran di desa.
Adanya kegiatan Diskusi Kampung yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat diharapkan mampu menjawab tantangan untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan responsif gender di tingkat desa. Diskusi kali ini diadakan di Desa Kembang Kerang, Aikmel, Lombok Timur, yang diikuti oleh pemerrintah desa, BPD, kawil, tokoh masyarakat, PKK, kader, kelompok konstituen, perempuan kepala keluarga dan lansia setempat pada Jumat, 9 Agustus 2024.
Disampaikan oleh Koordinator Program INKLUSI-LRC, Baiq Titis Yulianty, perencanaan dan anggaran yang dibuat dalam pembangunan memiliki dampak yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Untuk itu, penting untuk memasukkan analisis gender ke dalamnya. Pemerintah harus memerhatikan kebutuhan, aspirasi, pemenuhan hak, serta memberikan kesempatan kepada perempuan, anak, pemuda, disabilitas, lansia dan kelompok rentan lainnya agar dapat berperan optimal serta mendapatkan manfaat maksimal dalam proses pembangunan desa.
“Ini membutuhkan komitmen stakeholder dan semua pihak untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam penyusunan kebijakan dan anggaran. Makanya, perempuan, disabilitas, lansia dan kelompok rentan lainnya ini harus dilibatkan dalam setiap musyawarah di desa agar mereka bisa mengutarakan kebutuhannya yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan”, ucap Baiq Titis.
Dari perwakilan anggota kelompok konstituen juga sekaligus sebagai kader, Dewi Istiarina memberikan masukan dalam program posyandu keluarga, karena sasaran posyandu keluarga bukan hanya balita dan ibu hamil, namun juga remaja, usia produktif dan lansia. Jadi harus ada upaya memasifkan informasi untuk mendekatkan pelayanan kesehatan tersebut bagi target posyandu.
“Jadi kalau bisa teman-teman kader maksimal H-1 melakukan sosialisasi untuk mengajak masyarakat datang ke posyandu, bisa melalui rumah ke rumah, melalui media sosial atau membuat grup WhatsApp untuk memudahkan penyebaran informasi”, kata Dewi.
Disinggung juga oleh Program Officer Program INKLUSI-LRC, Lau Farouq Wardana bahwa keberhasilan pembanguna di desa membutuhkan keterlibatan semua masyarakat termasuk kelompok rentan. Kelompok rentan memiliki hak yang sama untuk terlibat di dalam perencanaan pembangunan maupun implementasi dari program yang dijalankan oleh pemerintah desa.
“Kalau pembangunan di desa melibatkan semua unsur masyarakat tanpa terkecuali, maka akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar seperti adminduk, kesehatan pendidikan dan pekerjaan bagi kelompok rentan akan lebih mudah dan merata”, kata Lalu Farouq.
Peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut juga diimbau agar ke depan bisa memfasilitasi kegiatan Diskusi Kampung ke depannya. Artinya, semua peserta yang hadir dapat membagi peran sebagai moderator, narasumber dan aktif memberikan masukan dalam diskusi dengan tema yang sesuai dengan permasalahan lokal desa. Ini bertujuan untuk membiasakan semua unsur masyarakat untuk belajar menyampaikan pendapat di dalam forum.
“Jadi ke depannya dari pemerintah desa, kelompok konstituen dan semua unsur masyarakat dapat memfasilitasi kegiatan Diskusi Kampung, bisa membagi peran sebagai moderator, fasilitator atau narasumber agar kita semua sama-sama belajar berbicara dan mengutarakan pendapat”, kata Ibu Triati selaku Asisten Program INKLUSI-LRC.
Diskusi Kampung Desa Kembang Kerang Dorong Peran Aktif Perempuan dan Kelompok Rentan dalam Pembangunan Desa
