Lombok Timur, 8 Agustus 2024 – Diskusi Kampung atau disebut ‘Diskam’ merupakan salah satu metode edukasi untuk melatih masyarakat mengutarakan pendapat dan bertukar pikiran dalam sebuah forum. Lombok Research Center (LRC) sebagai mitra Yayasan BaKTI dalam Program INKLUSI bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan, disabilitas, dan lansia terkait hak sipil dan politik melalui kegiatan Diskusi Kampung. Karena seringkali kelompok rentan luput dari perhatian pemerintah, sehingga tidak dilibatkan dalam muyawarah dan penyusunan kebijakan di tingkat desa.
Kegiatan Diskusi Kampung dilaksanakan di Desa Aikmel Barat, Kecamatan Aikmel, Lombok Timur yang dihadiri oleh Tim Program INKLUSI-LRC, pemerintah desa, BPD, Kawil, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, PKK, anggota kelompok konstituen, kader dan perempuan kepala keluarga, pada Kamis, 8 Agustus 2024.
Dibuka oleh Baiq Titis Yulianty selaku Kepala Program INKLUSI-LRC, menjelaskan salah satu fungsi dari Diskusi Kampung ialah untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Di dalam forum ini siapapun boleh memberikan pertanyaan, saran dan kritik terkait dengan permasalahan sosial atau pembangunan di desa. Ia juga berharap agar pemerintah desa lebih banyak melibatkan kelompok rentan dalam setiap kegiatan-kegiatan di desa dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan aspirasi.
“Diskusi kampung ini merupakan forum terkecil di desa, jadikan kegiatan ini sebagai tempat belajar bersama, menyerap informasi dan memberikan masukan. Sehingga, ke depan jika ada musyawarah desa, musyawarah khusus atau rapat-rapat lain di desa, teman-teman di sini sudah terbiasa menyampaikan pendapat”, kata Baiq Titis.
Banyak permasalahan sosial yang disampaikan di dalam Diskusi Kampung tersebut, yang masih banyak ditemui yakni administrasi kependudukan yang masih bermasalah (KK yang belum online) sehingga menyulitkan masyarakat dalam mengakses jaminan sosial pemerintah dan di sisi ekonomi masih banyak masyarakat yang meminjam modal usaha kepada rentenir, sehingga berpotensi memunculkan kekerasan dalam rumah tangga dan konflik masyarakat.
“Yang masih banyak ditemui di sini, masyarakat sulit dimasukkan ke DTKS karena KK-nya belum online atau NIK bermasalah. Di sisi lain juga masayarakat di sini banyak meminjam uang pada rentenir (Bank Cengok). Kami berharap pemerintah desa lebih memperhatikan masalah ini”, ungkap Ridwwan, BPD Aikmel Barat.
Menanggapi permasalahan di atas, Lalu Farouq Wardana selaku Program Officer Program INKLUSI-LRC menyampaikan saat ini LRC tengah bekerjasama dengan Dinas Dukcapil Lombok Timur dalam program tuntas administrasi kependudukan di 15 desa dampingan LRC. Namun untuk mengakses layanan dari Dukcapil, desa harus memiliki basis data jumlah masyarakat yang akan dilayani administrasi kependudukannya.
Sementara untuk meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang ekonomi, LRC tahun ini menjalankan program pemberdayaan ekonomi untuk membantu masyarakat mendapatkan izin usaha, membuat ide usaha, memperluas jejaring dengan pemerintah dan dinas untuk mendapatkan modal, dan mengembangkan usaha yang sudah berjalan. Dengan program ini, masyarakat juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dengan memanfaatkan potensi lokal desa.
“Selama ini banyak permasalahan masyarakat yang tidak terlayani karena tidak melibatkan layanan di pemerintahan. Jadi, kami berharap desa memiliki basis data terkait jumlah masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP, berapa kasus kekerasan yang terjadi, jumlah disabiitas dan lansia, berapa jumlah usaha. Kemudian data ini bisa kita jadikan landasan untuk melakukan advokasi ke dinas atau pemerintah”, kata Lalu Farouq.
Diskusi Kampung Aikmel Barat Perkuat Keterlibatan Masyarakat Rentan dan Marginal di Desa
