Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lombok Timur bekerja sama dengan Lombok Research Center (LRC) dalam Proyek Penelitian Ketahanan Pangan untuk Optimalisasi Penguatan Desa Mandiri Pangan dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Lombok Timur. Terdapat enam desa yang dipilih menjadi lokasi penelitian, di antaranya: Desa Lendang Nangka, Lando, Sukamulia Timur, Sapit, Sepit dan Tanjung Luar. Pemilihan desa ini didasarkan pada keberadaan lumbung pangan masyarakat (LPM) dengan kategori aktif, ada tetapi tidak aktif dan tidak ada sama sekali.
Di akhir tahun 2024, pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025. Salah satu yang diatur dalam regulasi tersebut terkait kewajiban desa menganggarkan 20 persen dari dana desa untuk ketahanan pangan. Ini merupakan pengalaman baru dalam menganggarkan ketahanan pangan bagi sejumlah desa sehingga butuh penyesuaian di dalam implementasinya.
Untuk itu, Lombok Research Center (LRC) ditunjuk oleh Bappeda Kabupaten Lombok Timur untuk melakukan penelitian dengan output dokumen panduan bagi desa dalam mendesain ketahanan pangan berbasis desa dan desain program kerja. Di tahap pertama April-Mei 2025, tim peneliti LRC melakukan observasi dan survey di enam lokasi penelitian untuk menghimpun informasi tentang permasalahan dan kebutuhan desa tentang ketahanan pangan, dengan responden dari unsur pemerintah desa, kelompok tani, pengurus BUMDES, dan masyarakat sipil.
Selanjutnya untuk memaksimalkan terhimpunnya data, maka Bappeda Kabupaten Lombok Timur dan LRC laksanakan Focus Group Discussion (FGD) pada Sabtu 17 Mei 2025 di Aula Sekar Asri, Selong, Lombok Timur. Tujuan pertemuan ini untuk menghimpun lebih banyak informasi terkait isu dan potensi ketahanan pangan di desa. Kegiatan ini dihadiri pemerintah desa, kelompok tani, pengurus BUMDES dan masyarakat di enam desa lokasi penelitian.
Selain untuk menghimpun informasi terkait kondisi ketahanan pangan di desa, Direktur Lombok Research Center (LRC), Suherman dalam sambutannya menekankan perlu optimalisasi peran BUMDES dapat mendukung ketahanan pangan melalui berbagai program, seperti pengembangan usaha pertanian, penyediaan bibit, peningkatan kapasitas bagi petani desa, pengelolaan SDA dan SDM hingga pengelolaan sampah pangan.
“Kami berharap program ketahanan pangan berbasis desa dapat berorientasi pada BUMDES, jika dimaksimalkan peran BUMDES dapat menjadi tulang punggung ketahanan pangan lokal, termasuk dalam penyediaan bahan pangan, distribusi hasil pertanian dan mendorong petani dalam produksi hasil pertanian berkualitas,” ungkap Suherman.
Di tempat yang sama, Drs. Lalu Muhammad Isnaini selaku Kepala Desa Lendang Nangka, dalam pemaparannya menyampaikan desain program kerja ketahanan pangan di setiap desa sangat dibutuhkan karena setiap desa memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ia menambahkan, bertambahnya penduduk, lahan pertanian yang semakin sempit dengan kemampuan sumber daya alam yang berkurang, tentu harus ada kreatifitas dalam mewujudkan ketahanan pangan baik di level desa, keluarga hingga individu.
“Salah satunya melalui diversifikasi pangan untuk meningkatkan variasi dan ketersediaan pangan dengan memanfaatkan potensi lokal. Kita selama ini bergantung pada satu jenis pangan seperti beras, padahal banyak sekali sumber karbohidrat lain yang bisa diolah, seperti jagung dan umbi- umbian,” kata Mamiq Is, sapaan akrabnya.
Di sisi lain, Seretaris Desa Sukamulia Timur, Saripudin lebih fokus agar ketahanan pangan berbasis desa memberikan ruang bagi komunitas masyarakat seperti kelompok wanita tani dan pemuda. Dengan jumlah perempuan dan pemuda merupakan potensi besar untuk mewujudkan ketahanan pangan. Menurutnya, perempuan memiliki peran dalam mendukung ketersediaan pangan keluarga dan memastikan terpenuhinya pangan bergizi serta berkualitas.
“Kami di desa punya kelompok wanita tani, mereka berinovasi untuk menghasilkan produk pertanian berkualitas dengan mengembangkan pertanian hidproponik, produksi bibit pertanian berkualitas bahkan di lahan cuma 1-2 are mereka tetap maksimal. Jadi perlu adanya pelibatan kelompok ini dalam program pembangunan ke depannya,” tambah Saripudin.
Sementara itu, Kepala Desa Sepit, Muhammad Hasmawadi saat FGD berlangsung mengatakan sudah saatnya semua pihak memerhatikan dan peduli terhadap sektor pangan. Kata dia, pangan adalah kebutuhan mendasar, terpenuhinya kebutuhan pangan dari sisi kualitas dan kuantitas adalah indikasi kesejahteraan masyarakat.
“Malai dari menyelesiakan masalah dasar pada isu pertanian, terutama pemenuhan kebutuhan pupuk subsidi, kualitas bibit, dan kestabilan harga bahan produksi pertanian,” ungkap Hasmawadi. Untuk mewudkan ketahanan pangan berbasis desa tidak bisa dibebankan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau pemerintah desa saja, butuh kolaborasi dan keterlibatan semua pihak untuk mendukung program-program pemerintah agar dapat berjalan baik dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.