Lombok Timur, 12/03/2025 – Dalam rangka sosialsasi fokus penggunaan Dana Desa tahun 2025 dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, Lombok Research Center (LRC) sebagai mitra Yayasan BaKTI dalam Program INKLUSI gelar Pertemuan Penguatan Kelompok Konstituen Terkait Partisipasi Politik dan Isu Perubahan Iklim. Dihadiri oleh pemerintah dan unsur masyarakat Desa Gelora, pertemuan dilaksanakan di Classic Coffee, 11 Maret 2025.
Dibuka oleh Direktur Lombok Research Center, Suherman menyampaikan pentingnya kegiatan ini untuk meningkatkan kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah desa dalam bentuk partisipasi masyarakat. Menurutnya, pembangunan yang ideal dapat berjalan jika terdapat masyarakat yang aktif dan pemerintah yang responsif.
“Masyarakat tidak hanya terlibat dalam pelaksanaan pembangunan tetapi mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Dengan keterlibatan masyarakat diharapkan kebijakan dan program yang dilahirkan desa dapat memenuhi kebutuhan dan menjawab permasalahan masyarakat”, kata Suherman.
Kepala Desa Gelora, Nurasmat yang hadir dalam kegiatan turut mengajak masyarakat untuk aktif memberikan masukan terkait penggunaan Dana Desa. Ia juga berharap, perwakilan unsur masyarakat yang hadir dapat meneruskan informasi kepada masyarakat lainnya agar semua masyarakat memiliki pemahaman dan mau terlibat aktif dalam pembangunan. “Saya berharap masyarakat menyampaikan aspirasi agar Dana Desa dapat digunakan secara optimal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kabid PKKD Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur, Mustafa, S.Sos menjelaskan tujuh poin wajib penggunaan Dana Desa tahun 2025. Program tersebut di antaranya: penanggulangan kemiskinan ekstrim (maksimal 15% dari anggaran), mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, Penyediaan pelayanan dasar kesehatan dan stunting, ketahanan pangan (minimal 20% dari anggaran), Pengembangan potensi dan keunggulan desa, desa digital dan pengembangan SID (Sistem Informasi Desa), dan pembangunan berbasis padat karya tunai.
“Ketujuh poin diharapkan sudah masuk dalam rancangan APBDes Desa Gelora, karena ini sifatnya wajib” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) dapat menerima alokasi lebih dari 20% anggaran untuk ketahanan pangan, mengingat potensinya dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Untuk masyarakat harus memastikan penggunaan Dana Desa yang tepat sasaran, terutama dalam meningkatkan perekenomian dan kesejahteraan masyarakat desa
Anggaran Dana Desa tahun 2025 juga difokuskan pada penanganan dampak dan upaya adaptasi perubahan iklim. Pemerintah desa dituntut untuk merancang program-program yang menyesuaikan dengan kondisi perubahan iklim sehingga dibutuhkan partisipasi aktif warga, baik melalui aksi pribadi, keterlibatan dalam kelompok masyarakat, maupun kontribusi dalam pembuatan aturan, sangat diperlukan.
Salah satu narasumber, Lalu Farouq Wardana selaku Program Officer LRC-INKLUSI menyampaikan bahwa pencegahan dampak perubahan iklim sangat krusial. Mengingat kelompok yang paling berisiko terkena dampak perubahan iklim dari kalangan kelompok rentan, perempuan, anak dan disabilitas.
“Alasan mengapa pencegahan awal perubahan iklim sangat penting adalah karena kelompok yang paling rentan, yaitu perempuan dan anak-anak, akan menanggung beban terberat. Untuk mengoptimalkan upaya ini, selain kesadaran warga, peraturan di tingkat desa juga diperlukan.” Ujar Lalu Farouq.
Di tempat yang sama, Dr. Maharani selaku fasilitator kegiatan menyoroti terkait penggunaan dan pelaporan dana desa. Menurutnya, transparansi di desa sangat penting, karena tanpa adanya keterbukaan informasi masyarakat sulit mengawasi penggunaan dana desa secara efektif.
“Masyarakat harus diberikan akses lebih luas yang berkaitan dengan informasi pelaporan dana desa agar mereka bisa ikut memberikan masukan dan melakukan pengawasan”, ujar Maharani.
Dalam kegiatan tersebut, peserta yang hadir berasal dari pemerintah desa, BPD, LKMD, pelaku usaha, kelompok tani, PKK, Kader Posyandu, Kelompok Konstituen dan pemuda Desa Gelora. Mereka berdiskusi untuk memberikan usulan kegiatan di desa sesuai dengan program dalam Permendesa Nomor 2 Tahun 2024.