Lombok Timur, 11/12/2024 – Dalam rangka memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Lombok Research Center (LRC) sebagai mitra pelaksana Program INKLUSI-Yayasan BaKTI, menggelar Aksi Kolektif Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan “Lindungi Semua, Penuhi Hak Korban, Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan”. Aksi Kolektif tersebut dirangkai dengan talk show dan pembahasan buku Perempuan Pejuang Ekonomi yang diterbitkan oleh LRC pada Selasa, 10 Desember 2024 di Classic Coffee, Sikur, Lombok Timur.
Kegiatan ini menghadirkan peserta dari stakeholder pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur di antaranya Dinas P3AKB, Dinas Perindustrian, DPMD, Dinas Dukcapil, Dinas Koperasi dan Dinas Kesehatan serta kelompok konstituen di 15 desa binaan KRC, pengelola usaha dan pekerja perempuan di Lombok Timur.
Dibuka oleh Pj. Bupati Lombok Timur, H. M. Juaini Taofik, M. AP mengawali bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan telah menjadi isu krusial. Terlebih, di kawasan Pulau Lombok yang masih kental dengan budaya patriarki. Meski begitu, di Kabupaten Lombok Timur sendiri sudah dilaksanakan sejumlah regulasi untuk memitigasi kekerasan terhadap perempuan. Untuk menyempurnakannya harus ada aksi kolektif dengan melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat agar advokasi dan edukasi tentang pencegahan kekerasan dapat dilakukan secara maksimal.
“Semua daerah sudah memiliki regulasi dan norma tersendiri untuk memitigasi masalah kekerasan tetapi tanpa ada kolaborasi, tanpa adanya keterlbatan masyarakat, tentu saja hal tersebut tidak akan bisa berjalan maksimal”, kata Kak Ofik sapaan akrabnya.
Hadir dalam kegiatan Talk Show, Dr. Maharani selaku penulis buku bertajuk Perempuan Pejuang Ekonomi yang diterbitkan oleh LRC, ia memaparkan data dari 600.000 lebih UMKM di NTB, sebanyak 73.000 UMKM terdapat di Lombok Timur dan 54 persennya digerakkan oleh perempuan. Ia menambahkan, pekerja perempuan kebanyakan di Lombok Timur merupakan lansia dan kepala keluarga dan harus bekerja memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Selama ini, UKMM di Lombok Timur telah menjadi penyangga ekonomi daerah, sayangnya hal ini belum dilirik dan belum diperhatikan dalam pembangunan.
“Sayangnya, selama lima tahun terakhir, anggaran untuk UMKM tidak pernah di atas satu persen dari anggaran belanja daerah, yang ada di tiga dinas, Dinas Perindustrian, Dinas Koperasi dan Dinas Perdagangan. Padahal UMKM ini menjadi fondasi pembangunan kita, tetapi pembangunan kita belum melihatnya sebagai hal yang potensial”, ungkap Dr. Maharani.
Sementara itu, Sri Yani dari Dinas Perindustrian Lombok Timur menyampaikan, sudah dilakukan berbagai upaya untuk memajukan UMKM di Lombok Timur mulai dari batuan legalitas usaha, subdisi dan pembinaan. Beberapa kendala yang dialami UMKM di Lombok Timur terkait dengan masih kurangnya literasi tentang kewirausahaan, sehingga menurut Sri Yani butuh lebih banyak peningkatan kapasitas untuk SDM yang bergerak di bidang usaha.
“Di tahun ini untuk DAK Non Fisik di angka satu koma sekian milyar untuk menstimulasi pelaku usaha. Harapan kami di tahun 2025 bisa melebihi dari itu untuk menunjang pembinaan terhadap IKM binaan di Lombok Timur”, kata Sri Yani.
Berkesempatan hadir juga Kepala Dinas P3AKB Lombok Timur, H. Ahmat A, ia mengatakan untuk memaksimal perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan, Dinas P3AKB telah membuat sekolah perempuan, memberikan pendidikan, dan alat keterampilan untuk kelompok perempuan yang tersebar di Sembilan kecamatan Lombok Timur. Hanya saja, karena sebarannya masih sangat kecil, untuk memaksimalkan tindak lanjutnya, DP3AKB menjalin kerja sama dengan sejumlah NGO lokal.
“Kalau dikatakan pemberdayaan yang kami lakukan belum sukses karena belum berhasil menyasar skala yang lebih besar, kita baru ada di 9 kecamatan di Lombok Timur. Jangan sampai kita Cuma berikan pelatihan saja, tetapi tidak ada tindak lanjut, makanya kita coba bermitra dengan teman-teman NGO untuk tindak lanjutnya”, tutup Ahmat.