Lombok Timur, 26/02/2025 – Kepala Desa Labuhan Haji, Pahminuddin, SH., membuka kegiatan Penguatan Kelompok Konstituen untuk Partisipasi Politik dan Isu Perubahan Iklim yang difasilitasi oleh Lombok Research (LRC) dalam implementasi Program INKLUS pada Rabu, 19 Februari 2025 di Desa Labuhan Haji, Lombok Timur. Kepala Desa Labuhan Haji menyatakan komitmennya untuk mendukung pembangunan inklusif di desa, agar semua masyararakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan dan tidak ada yang satu pun yang tertinggal.
“Sebagai promosi pembangunan inklusif, sejak 2018 kami sudah memasang plang di kantor desa bertuliskan ‘No One Left Behind’ (Tidak ada satu pun yang tertinggal). Kami juga sangat terbuka dengan usulan dan masukan dari masyarakat agar kebijakan yang lahir dapat tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat”, kata Pahminuddin.
Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan fokus anggaran Dana Desa tahun 2025 yang diatur di dalam Permendes Nomor 2 Tahun 2024. Kendati APBDES Labuhan Haji sudah disahkan, namun penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait alokasi anggaran Dana Desa. Usulan program yang disampaikan oleh masyatakat akan menjadi bahan evaluasi untuk menyesuaikan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ke depannya.
“Tantangan dalam pembangunan adalah bagaimana mengakomodir semua kebutuhan masyarakat, di samping anggaran desa yang terbatas. Untuk itu, pemerintah desa perlu mendesain suatu program yang efektif dan sesuai dan menjawab persoalan masyarakat”, ujar Direktur LRC, Suherman dalam sambutannya.
LRC menghadirkan narasuber dari Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur yakni Mustafa selaku Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa. Ia khusus berbicara terkait skala prioritas fokus anggaran Dana Desa Tahun 2025. Terdapat tujuh fokus program yang wajib diseleggarakan oleh desa yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan ekstrim, peningkatan kualitas kesehatan dan layanan publik dan mitigasi perubahan iklim.
Salah satu potensi ekonomi masyarakat desa yang dapat dikembangkan yakni dengan mengoptimalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Pengembangan Bumdes juga harus melalui kesepatakan masyarakat, kunci kesuksesan pengelolaan Bumdes terletak pada pelibatan aktif masyarakat untuk mendorong perekonomian dan kesejahteraan mereka.
“Lebih dari 50 persen Bumdes di Lombok Timur itu ada tetapi tidak berjjalan baik. Perlu diingat, apa yang ingin dikembangkan di dalam Bumdes juga harus melalui kesepakatan bersama, apakah Bumdes akan bergerak di bidang simpan-pinjam, pertanian atau peternakan, silakan dirembukkan bersama masyarakat. Karena tujuan awal pengadaan Bumdes untuk mewujudkan peningkatan ekonomi masyarakat”, kata Mustafa.
Di samping pembahasan tentang fokus anggaran Dana Desa tahun 2025, peserta juga diberikan penguatan terkait mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Lalu Farouq Wardana, Manajer Program LRC-INKLUSI selaku narasumber menyebut isu perubahan iklim tengah menjadi isu global, sehingga harus ada upaya mitigasi di level individu, keluarga dan masyarakat secara menyeluruh untuk meminimalisir dampaknya. Mitigasi perubahan iklim dapat berbentuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa, melalui pengelolaan sampah, air bersih dan kebijakan ketahahan pangan desa.
“Fokus Dana Desa 2025 berkaitan dengan isu perubahan iklim, karena memang mitigasi perubahan iklim dianggarkan di dalam Dana Desa. Untuk itu, pemerintah desa dan masyarakat harus bisa bekerja sama untuk memastikan agar Dana Desa dapat digunakan sebagaimana mestinya”, ungkap Lalu Farouq.
Dana desa yang diterima oleh desa, setiap tahunnya memiliki fokus yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan luas wilayah, jumlah penduduk dan tantangan yang dihadapi. Dana Desa juga tidak bisa dipastikan akan terus ada, untuk itu dengan anggaran Dana Desa yang ada saat ini, pemerintah desa harus bisa mengoptimalkan pembangunan untuk mendorong terciptanya desa mandiri dan berkelanjutan.