Lombok Timur, 16 Juli 2024 – Salah satu cara untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan adalah dengan memberikan mereka kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan sebagai implementasi dari Program INKLUSI, Lombok Research Center (LRC) kembali melaksanakan Diskusi Kampung di Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Lombok Timur. Kegiatan ini dihadiri oleh BPD, pemerintah desa, anggota kelompok konstituen, kader, dan perempuan kepala keluarga setempat, Senin, 15 Juli 2024.
Dibuka oleh Program Officer Program INKLUSI-LRC, Lalu Farouq Wardana kembali mengingatkan keberadaan kelompok konstituen (KK) berperan sebagai mitra pemerintah di desa. Untuk mendukung pembangunan di desa, KK harus memiliki basis data terkait jumlah kasus dan perlindungan sosial agar kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah desa dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
“Perlu diingat bahwa tugas KK adalah sebagai mitra strategis pemerintah, karena kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah merupakan kunci keberhasilan pembangunan di desa”, ujar Lalu Faruq.
Kegiatan Diskusi Kampung ini juga dinilai mampu meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan, khususnya bagi perempuan dan kelompok masyarakat rentan lainnya. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua BPD Gelora, Yunus, katanya saat ini keterlibatan perempuan, lansia dan disabilitas dalam rapat atau musyawarah desa masih kurang. Sehingga, dengan adanya kegiatan Diskusi Kampung ini sebagai langkkah awal untuk melahirkan pembangunan yang setara dan berkeadilan di desa.
“Kami (BPD) akan terus mendukung kegiatan Program INKLUSI dan kelompok konstituen di Desa Gelora untuk mewujudkan pembangunan yang melibatkan dan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat”, kata Yunus dalam diskusi tersebut.
Sekretaris Desa Gelora, Rina Marlina dalam diskusi tersebut juga berpandangan bahwa keberadaan kelompok konstituen harus bisa bersinergi dengan pemerintah desa. Sehingga, program yang dilaksanakan di desa bisa diselaraskan dengan program kelompok konstituen. Karena untuk melaksanakan kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan dan responsif gender, pemerintah desa membutuhkan usulan dari kelompok masyarakat.
“Kolaborasi pemdes dengan KK ini yang perlu kita tingkatkan modelnya seperti apa, karena beberapa program desa sebenarnya sangat beririsan dengan kegiatan di KK”,
Terakhir, dari perwakilan perempuan kepala keluarga, Nurhasanah berharap agar ke depan pembangunan di Desa Gelora lebih banyak melibatkan perempuan dan kelompok rentan lainnya dalam perencanaan penganggaran maupun kebijakan di desa. Menurutnya, keterlibatan perempuan masih kurang dan belum memiliki posisi yang strategsis. Padahal, perempuan masih tergolong kelompok rentan yang sering mengalami masalah kemiskinan dan kekerasan.
“Kami berharap agar setiap perencanaan kebijakan atau penganggaran di desa itu perempuan atau kelompok lansia selalu dilibatkan, walaupun tidak semua bisa berpendapat setidaknya kami tahu apa yang akan dijalankan oleh pemerintah”, kata Nurhasanah.
“Diskusi Kampung” Sebagai Wadah Partisipatif Masyarakat Dalam Pembangunan Desa
