Lutfia Nurlita Muslim
Mahasiswi Fakultas Hukum Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mataram
Reformasi peradilan pidana, perlindungan hak asasi, dan keadilan substantif. Namun, pertanyaannya sederhana: apakah yang direvisi itu KUHAP, atau sekadar “membungkus” impunitas aparat?
Prof. Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si. dalam pidato pengukuhannya mengatakan Kita sering mendengar narasi optimis tentang “Indonesia Emas”, tentang sebuah bangsa besar yang tengah melangkah gagah menuju masa depan, membelah cakrawala kemajuan teknologi dan ekonomi. Namun, di balik derap langkah itu, tersimpan pertanyaan filosofis yang mengusik: Bagaimana mungkin sebuah bangsa besar dapat melangkah tegak ke masa depan, jika pada saat yang sama ia terus-menerus memelihara “lubang hitam” dalam ingatannya. ‘ujarnya’
Dalam ranah pertanggungjawaban pidana, KUHP baru menawarkan paradigma baru yang lebih sistematis. Konsep kesalahan diperjelas, termasuk pengaturan mengenai kemampuan bertanggung jawab, maksud dan kealpaan, serta peran alasan pemaaf dan pembenar. Struktur normatif yang lebih rinci ini diharapkan dapat mengurangi perbedaan interpretasi dan meningkatkan kualitas penegakan hukum, terutama dalam lingkup peradilan pidana. Selain itu, KUHP baru memberikan perhatian lebih besar terhadap konteks sosial dalam menentukan tingkat kesalahan dan berat ringannya pidana.
Pembaharuan hukum pidana nasional melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai pergeseran fundamental dari paradigma retributif menuju keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. KUHP baru ini mengintroduksi berbagai konsep progresif seperti pidana alternatif dan tujuan pemidanaan yang lebih humanis. Namun, realisasi visi besar ini sangat bergantung pada keselarasan dengan hukum acaranya, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tanpa dukungan kerangka prosedural yang sinkron, norma-norma materiil yang inovatif tersebut berisiko kehilangan daya implementasinya dan gagal mencapai tujuan reformasi. (Reza Bagoes Widiyantoro, Maret 2026).
Impunitas secara singkat didefinisikan sebagai ‘pembebasan dari hukuman’ mewabah di Indonesia. Artinya, pelanggaran hak asasi manusia pada umumnya dibiarkan begitu saja dan tidak berusaha dibenahi oleh negara dan institusi-institusi hukumnya. Di Indonesia, situasi ini telah ada selama beberapa dekade, dengan konsekuensi bencana bagi supremasi hukum dan masyarakat pada umumnya.
Dalam KUHAP baru ini impunitas menjadi hal yang sangat sensitif dalam praktiknya seperti halnya Impunitas Sistematis pada Pasal 5 UU No 16/2004 tentang Kejaksaan memang mengatur bahwa dalam hal melaksanakan tugas jaksa diduga melakukan tindak pidana, maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin jaksa agung. jaksa agung memang harus bisa jujur, adil, serta objektif dalam memberikan izin kepada penyidik untuk memproses hukum anak buahnya. Namun, sebagai petinggi penegak hukum, pasti memiliki keyakinan yang lain. Mereka bisa terpengaruh oleh uang (stratifikasi) yang dimiliki pihak yang sedang menjadi objek penegakan hukumnya. Bisa juga terpengaruh kekuasaan yang dimiliki sang objek, tingkat relasinya yang luas, atau pertimbangan subjektif penegak hukumnya sendiri sehingga bertindak menjadi tidak fair dan memihak (parsial).
Peraturan hukum, sebagus apa pun, hanyalah kumpulan huruf-huruf mati. Ia baru tertegakkan dan mewujud ke alam praksis mutlak bergantung pada kualitas aktor penegak hukumnya dalam menegakkannya. Apakah sungguh-sungguh akan menegakkan secara jujur, objektif, dan adil tanpa pandang bulu atau terpengaruh oleh ”bulu-bulu” yang dimiliki pihak yang menjadi objek penegakan hukum itu pendekatan developmentalism dan nasionalisme sempit yang difabrikasi oleh aktor politik juga melanggengkan budaya impunitas. “Untuk bisa membongkar impunitas, kita tidak hanya harus membenahi sistem hukum, tetapi sistem politik yang mampu menghasilkan politik yang didasari pada gagasan negara hukum,” ungkap Bivitri. (Diskusi yang dimoderatori oleh Pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik ParahyanganTristam Pascal Moeliono bertujuan untuk mendukung upaya berbagai pihak dalam mengatasi masalah impunitas di Indonesia).
Konsep impunitas menjadi menarik jika diterapkan pada konteks empiris di Indonesia karena impunitas sendiri dalam implementasina mengarah kepada runtuhnya supremasi hukum sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan, Ketika pelaku kejahatan terutama yang melibatkan aparat atau pihak berkuasa kebal dari hukum, negara dinilai gagal memberikan jaminan keadilan bagi warga negaranya.
Jika di tafsirkan melalui pembaharuan KUHAP Meskipun pembaruan hukum telah dilakukan, implementasinya kerap terkendala oleh ketiadaan peraturan pelaksana yang konkret. Hal ini memicu perbedaan persepsi antar penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, yang akhirnya menghambat proses penegakan hukum yang adil dan transparan. Maka masih banyak persoalan utama mengenai impunitas yang mesti dijadikan kekuatan dan kewenangan dalam sistem peradilan pidana yang dimana sering terbukanya celah penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan pengawasan internal maupun eksternal yang independen membuat oknum APH rentan melakukan kriminalisasi atau melindungi pihak tertentu, sehingga impunitas tetap bercokol.