Lombok Timur, 07/03/2025 – Sejak terpilih pada tahun 2018 Pahminuddin, SH., selaku Kepala Desa Labuhan Haji telah berkomitmen untuk menciptakan pembangunan inklusif di Desa Labuhan Haji. Didirikannya sebuah plang di kantor desa Labuhan Haji bertuliskan ‘No One Left Behind’ (Tidak ada satupun yang tertinggal) sebagai simbol bahwa pemerintah desa mendukung pembangunan inklusif agar semua masyarakat dapat terlibat dalam pembangunan.
Penentuan program yang dijalankan oleh pemerintah desa Labuhan Haji juga selalu merujuk pada kebutuhan masyarakat. Menurut Pahminuddin, aspirasi masyarakat sangat dibutuhkan mengingat bahwa masyarakat yang paling tahu apa yang mereka butuhkan. Untuk menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah desa selalu melibatkan unsur-unsur di dalam masyarakat dalam musyawarah desa, musyawarah dusun atau musyawarah desa khusus.
Selain fokus pada program pengentasan kemiskinan, pemerintah desa Labuhan Haji kini fokus pada pembangunan ekonomi desa yang terpusat pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Dari 1,2 milyar Dana Desa, sebanyak 20 persen (Rp260 juta) akan dianggarkan sebagai modal BUMDES. Ditambah dengan modal yang sudah dimiliki sebanyak Rp130 juta lebih, sehingga total yang akan dikelola sejumlah Rp400 juta. Hal tersebut disampaikan oleh Pahminuddin saat membuka kegiatan Penguatan Kelompok Konstituen untuk Partisipasi Politik dan Isu Perubahan Iklim pada 19 Februari lalu di Desa Labuhan Haji.
“Kita akan lakukan Musdes Khusus dengan mengundang kelompok tani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat rentan untuk menentukan program yang akan dijakankan BUMDES. Apakah kita bergerak dalam bidang pertanian, simpan pinjam atau industri lainnya, akan disesusikan dengan keputusan dari Musdes itu”, ungkap Pahminuddin dalam kegiatan Penguatan Kelompok Konstituen.
Selain itu, pemerintah desa Labuhan Haji juga tengah menggencarkan agenda pengentasan angka stunting dengan mengupayakan pemberian makanan tambahan (PMT) khusus di luar PMT pokok. Jumlah angka stunting Desa Labuhan Haji menyentuh angka 215 anak, ini yang akan menjadi sasaran program untuk mendapatkan PMT khusus setiap bulan, selama tiga bulan berupa satu trai telur untuk memenuhi kebutuhan telur setiap harinya.
“Ini di luar PMT pokok, jadi kita juga anggarkan dalam setiap bulan untuk PMT khusus, selama tiga bulan untuk 215 anak stunting berupa satu trai telur. Dan program ini sudah berjalan dari tahun sebelumnya”, tambah Pahminuddin.
Sementara, masyarakat yang bekerja di bidang pertanian dan nelayan di tahun sebelumnya disuplai oleh pemerintah desa melalui kerja sama dengan Dinas Partanian Lombok Timur, untuk pengadaan alat penunjang pertanian dan alat tangkap ikan. Mereka juga diberikan peningkatan kapasitas melalui pelatihan untuk mengelola bahan pangan lokal, seperti rumput laut dan ikan menjadi olahan makanan yang bernilai tinggi. Sejumlah, area pertanian di Desa Labuhan Haji yang berpotensi kekeringan di bulan-bulan tertentu juga sudah dibangunkan sejumlah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air.
“Kalau lahan kering yang tidak memungkinkan untuk dibangun sumur bor, sejak dua tahun terakhir kita siapkan pompa air untuk memindahkan air dari sungai ke lahan persawahan. Alatnya kami simpan di gudang dan bisa digunakan kapan saja”, tutur Pahminuddin.
Melalui pengembangan potensi lokal dan pengelolaan BUMDES yang baik, pemerintah desa Labuhan Haji berharap dapat meningkatkan penghasilan asli desa (PAD). Menurut Pahmi, anggaran Dana Desa tidak dapat diakses terus-menerus oleh desa, sehingga anggaran tersebut harus dimaksimalkan untuk mendapatkan PAD yang lebih besar. Jika Dana Desa sudah tidak ada, setidaknya desa sudah memiliki persiapan.
“Kalau dibandingkan dengan luas wilayah, jumlah penduduk, banyaknya masalah sosial, Dana Desa sebesar 1,2 Milyar itu merupakan angka yang kecil. Makanya, karena kita masih bisa mengaksesnya, DD ini kita optimalkan untuk menambah PAD kita. Sukur-sukur, jika ke depan kita bisa berkembang sebagai desa mandiri”, ujar Pahminuddin lagi.
Pemerintah desa Labuhan Haji optimis fokus program anggaran Dana Desa 2025 yang diatur dalam Permendes Nomor 2 Tahun 2024 dapat menjawab tantangan di desa, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan dan peningkatan layanan publik. Dengan adanya dukungan dan keterbukaan pemerintah desa akan membuat masyarakat memiliki kesadaran dan terlibat lebih aktif dalam membangun desa. (LFW)
Kepala Desa Labuhan Haji Komitmen Optimalkan Dana Desa 2025 untuk Tingkatkan PAD dan Kesejahteraan Masyarakat
