Sinergi Monitoring dan Evaluasi Program serta Keuangan BaKTI (SINAKTI) Tahun 2025 (Bagian 3)

Foto bersama stakeholder mitra LRC dalam imlementasi Program INKLUSI di Lombok Timur bersama dengan staf Yayasan BaKTI di akhir sesi kegiatan SINAKTI 2025.

Yayasan BaKTI Gelar Pertemuan dengan Stakeholder Lotim dalam SINAKTI

Selain bertemu dengan kelompok konstituen, Tim BaKTI dalam Audit Sinergi dan Monev Keuangan dan Program BaKTI (SINAKTI) pada 27 November 2025 juga bertemu dengan sejumlah stakeholder yang pernah terlibat dalam kegiatan yang diselenggarakan Lombok Research Center (LRC) dalam Program INKLUSI di Lombok Timur.
 
Para stakeholder tersebut berasal dari pemerintah daerah, seperti Dinas Sosial, Dinas PMD, Dinas Dukcapil, Kepala Bagian Hukum, Kepala Desa, LSM dan Jurnalis di Lombok Timur. Mereka juga dibagikan lembar kerja yang harus dijawab untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terkait Program INKLUSI dan kebijakan safeguard, peran dan capaian mereka dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta masukan kepada program dan organisasi.
 
Kegiatan yang berlangsung di Aula Pertemuan Hotel Syariah, Selong tersebut dilanjutkan dengan diskusi untuk mengkonfirmasi jawaban dari masing-masing peserta. Jawaban dari masing-masing peserta cukup beragam, ada yang bercerita tentang progres, capaian dan tantangan yang dihadapi di masing-masing lembaga.
 
Seperti yang disampaikan oleh Ibu Fathiyah, Kabid PP DP3AKB Lotim, ia menceritakan setelah berjejaring dengan kelompok konstituen binaan LRC, penjangkauan kasus, khususnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak lebih mudah dilakukan. Sehingga, kasus-kasus yang terjadi di desa, lebih mudah mendapatkan penanganan dan rujukan.

Operation Manager Santy Reza Riewpassa Yayasan BaKTI memberikan gambaran kepada peserta SINAKTI 2025 yang berasal dari stakeholder mitra LRC dalam implementasi Program INKLUSI di Lombok Timur

“Keberadaan kelompok konstituen ini membantu tugas-tugas kami, khususnya dalam menjangkau kasus-kasus di tingkat desa. Karena mereka langsung terhubung dengan kami di dinas, penanganan kasusnya jadi lebih cepat dilakukan,” jelasnya.
 
Tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh Ibu Fathiyah, Mewakili Dinas Dukcapil Lombok Timur, Arfanny M. Massany (Sekretaris Dinas Dukcapil) menyampaikan bahwa kerja-kerja LRC di Program INKLUSI sejalan dengan tujuan pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan program, pemerintah daerah juga membutuhkan mitra untuk berkolaborasi agar mendapatkan hasil yang lebih efektif dan memuaskan.
 
Dalam akses pencatatan kependudukan, LRC bernah berkolaborasi dengan Dinas Dukcapil Lombok Timur untuk mendekatkan akses layanan ke masyarakat di tahun 2024. Terdapat, sekitar 834 bahkan lebih yang menerima pelayanan tersebut dalam penerbitan KTP, KK dan Akta Lahir dari total enam desa dampingan LRC.
 
“Tidak hanya dalam mendekatkan akses pelayanan, tetapi juga membantu kami dalam pembaruan data kependudukan, sehingga data yang kami miliki juga valid dan sesuai dengan yang terjadi di lapangan,” tutur Arfany.
 
Selain penyampaian progress dan capaian pembangunan, peserta lain juga menyampaikan tantangan yang dihadapi dalam implementasi program INKLUSI di Lombok Timur. Sebagaimana disampaikan oleh Rusliadi, selaku Ketua Forum Jurnalis Lotim, beropini bahwa penggunaan istilah inklusif masih hanya dipahami oleh kalangan atas. Sehingga, sulit untuk memberikan pemahaman yang komprehensip terkait istilah ini kepada masyarakat, khususnya masyarakat Lombok Timur.
 
Ia menyarankan agar ada istilah lain yang dapat digunakan untuk mendeskripisikan nilai-nilai inklusivitas itu sendiri, misalnya dengan menggunakan istilah-istilah lokal dari bahasa daerah agar lebih mudah diterima.
 
“Misalnya dalam proses peleraian perkawinan anak, itu istilah lokalnya kita sebut ‘belas’. Kenapa tidak istilah inklusif ini juga dicarikan padanan katanya, yang sesuai dengan konteks lokal,” pungkasnya.
 
Stakeholder yang lain juga meberikan usulan lain dalam implementasi program INKLUSI ke depannya, beberapa di antaranya menginginkan agar pengembangan program tidak hanya terpusat di satu wilayah saja, namun juga menjangkau desa-desa lain yang belum memiliki program pemberdayaan masyarakat. Yang lain juga berpendapat agar penyelenggara program bisa lebih selektif dalam memilih desa dampingan agar tidak terdapat dua atau lebih program yang mirip di desa yang sama.
 
Semua hasil rangkuman dari audit ini akan menjadi catatan untuk perbaikan program dan pelaporan keuangan ke depannya. Audit SINAKTI ini juga akan diagendakan setiap tahun agar semua hasil dari kerja-kerja mitra lokal BaKTI dapat terukur. Melalui agenda ini, organisasi juga mendapatkan peningkatan kapasitas pengelolaan program dan keuangan agar lebih baik dan berkelanjutan.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *