Lombok Timur, 07/07/2025 – Hujan deras yang melanda pulau Lombok menyebabkan beberapa daerah mengalami banjir. Salah satu daerah yang paling parah mengalami dampak dari intesitas hujan yang terjadi sepanjang hari pada (6/7/2025) adalah Kota Mataram. Mengutip data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang melaporkan sekitar 4,2 miliar liter air hujan tumpah dalam waktu singkat di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Volume curah hujan yang tercatat melalui data Agroclimate/Automatic Weather Stasiun (AAWS/ AWS) dan Automatic Rain Gauge (ARG) adalah AWS Sigerongan sebanyak 111,4 milimeter, AAWS Stasiun Klimatologi NTB sebanyak 74,0 milimeter, dan ARG Mataram sebanyak 71,4 milimeter.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (BPBD NTB) melaporkan sebanyak 7.676 kepala keluarga atau setara 30.681 jiwa terdampak bencana banjir akibat hujan yang melanda Kota Mataram dan daerah sekitarnya. Korban luka-luka sebanyak 15 jiwa dan korban mengungsi ada 520 jiwa. Terdapat enam kecamatan di Kota Mataram yang terdampak banjir, yakni Sandubaya, Mataram, Cakranegara, Sekarbela, Selaparang, dan Ampenan.
Lombok Research Center (LRC), sebagai mitra pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas musibah ini. Kami mengapresiasi langkah cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB dan Kota Mataram, TNI/Polri, serta berbagai pihak yang telah bergerak untuk melakukan evakuasi, pendataan, dan penyaluran logistik kepada warga terdampak.
Namun, kami menekankan pentingnya penanganan pasca bencana yang inklusif dan berperspektif gender untuk memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal. Hal ini penting mengingat kelompok rentan sering kali menghadapi tantangan yang lebih berat dalam menghadapi dan/atau pasca kejadian bencana karena katerbatasan fisik, sosial, dan ekonomi. Penanganan pasca bencana yang melanda Kota Mataram haruslah dilakukan secara inklusif serta sensitif terhadap kebutuhan mereka yang menjadi sangat penting untuk memastikan pemulihan yang cepat dan adil. Tanpa perhatian khusus, kelompok rentan berisiko terabaikan, memperpanjang penderitaan mereka dan memperburuk ketimpangan sosial yang sudah ada.
Perempuan sebagai salah satu kelompok rentan perlu mendapat perhatian karena diantara perempuan yang menjadi korban terdampak bencana banjir di Kota Mataram, pastinya ada yang memiliki status sebagai perempuan kepala keluarga. Kelompok rentan ini memikul tanggung jawab ganda, seperti merawat keluarga dan mencari kebutuhan dasar. Adapun harus terpaksa tinggal di tempat pengungsian, shelter yang disiapkan oleh pemerintah harus menjadi ruang aman untuk perempuan dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan berbasis gender. Pendekatan yang sensitif gender akan membantu perempuan tidak hanya bertahan, tetapi juga berkontribusi dalam proses pemulihan komunitas.
Anak-anak juga sangat terdampak oleh banjir, baik secara fisik maupun psikologis. Banyak anak di Mataram kehilangan akses terhadap pendidikan karena sekolah rusak atau digunakan sebagai tempat pengungsian. Trauma akibat bencana juga dapat mengganggu perkembangan mental mereka. Oleh karena itu, penanganan pasca bencana harus mencakup penyediaan ruang ramah anak, layanan konseling, dan pemulihan cepat infrastruktur pendidikan. Memastikan anak-anak mendapatkan nutrisi yang cukup dan perlindungan dari eksploitasi juga menjadi prioritas untuk menjamin masa depan mereka tidak terhambat oleh dampak bencana.
Lansia dan penyandang disabilitas menghadapi tantangan fisik yang signifikan selama dan setelah bencana. Banyak lansia di Mataram kesulitan mengungsi karena keterbatasan mobilitas, sementara penyandang disabilitas menghadapi hambatan dalam mengakses bantuan karena kurangnya fasilitas yang ramah disabilitas. Penanganan pasca bencana harus memastikan aksesibilitas evakuasi, distribusi bantuan yang inklusif, dan layanan kesehatan yang memadai, seperti obat-obatan untuk penyakit kronis yang sering diderita lansia. Pendekatan yang mempertimbangkan kebutuhan khusus mereka akan mengurangi risiko kematian dan penderitaan yang tidak perlu.
Pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal di Mataram harus bekerja sama untuk memastikan penanganan pasca bencana yang inklusif. Koordinasi yang baik dalam mendistribusikan bantuan, menyediakan layanan kesehatan dan psikososial, serta membangun kembali infrastruktur dengan pendekatan ramah kelompok rentan akan mempercepat pemulihan. Banjir di Mataram menjadi pengingat bahwa bencana tidak memengaruhi semua orang secara sama. Dengan memprioritaskan kelompok rentan, kita tidak hanya membantu mereka pulih, tetapi juga membangun komunitas yang lebih tangguh dan adil di masa depan.
Oleh karena itu, LRC mengusulkan langkah-langkah berikut:
Pendataan Berperspektif Gender : Pastikan data korban dan kebutuhan bantuan mencakup informasi spesifik tentang perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas untuk menyesuaikan distribusi bantuan, seperti kebutuhan higiene bagi perempuan dan anak-anak; Penyediaan Ruang Aman : Sediakan tempat pengungsian yang aman dan ramah gender, dengan fasilitas terpisah untuk perempuan dan anak-anak guna mencegah risiko kekerasan dan memastikan privasi; Partisipasi Inklusif : Libatkan perempuan dan kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan terkait penanganan bencana, termasuk distribusi bantuan dan perencanaan pemulihan; Edukasi dan Mitigasi: Perkuat edukasi kebencanaan di masyarakat dengan pendekatan inklusif dan berspektif gender; dan Pemulihan Berbasis Komunitas : Dorong pemulihan ekonomi dan sosial yang memperhatikan kebutuhan kelompok rentan, seperti pelatihan keterampilan bagi perempuan kepala keluarga dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
LRC juga mendesak Pemerintah Kota Mataram dan stakeholder terkait untuk memperbaiki infrastruktur drainase dan meningkatkan koordinasi dengan BMKG guna memperkuat sistem peringatan dini. Selain itu, perkuat kolaborasi dengan mitra pembangunan dan berbagai pihak lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Mataram. Kami mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum, untuk bersama-sama memastikan bahwa penanganan bencana ini tidak hanya cepat dan efektif, tetapi juga adil dan berkeadilan bagi semua kelompok masyarakat.