Dompu, 4/12/2025 – Pelatihan Penguatan Data untuk Program Sosial yang diselenggarakan bersama Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan langkah strategis untuk memperkuat basis perencanaan pembangunan kesejahteraan yang akurat, inklusif, dan berorientasi bukti (evidence-based). Dalam konteks tingginya dinamika sosial dan berbagai tantangan kemiskinan, perlindungan sosial, kerentanan perempuan dan anak, serta ketimpangan wilayah di NTB, kualitas data menjadi fondasi utama dalam menentukan efektivitas program sosial.
Pelatihan ini hadir untuk menjawab tantangan tersebut dengan meningkatkan kapasitas para pengelola data di tingkat pemerintah daerah, OPD, lembaga sosial masyarakat, hingga pendamping lapangan, sehingga mereka mampu menghasilkan, mengelola, dan memanfaatkan data secara profesional dan berstandar nasional.
Bertempat di Aula Kantor Bupati Kabupaten Dompu, Kamis (27/11/2025) Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan penguatan kapasitas bagi pengurus LKKS se-pulau Sumbawa. Pelatihan ini terkait dengan penguatan data yang terpilah bagi masyarakat rentan dan tidak mendapatkan bantuan sosial.
Hadir dalam acara tersebut yaitu Wakil Bupati Dompu, Pengurus LKKS se Pulau Sumbawa, Perwakilan Organisasi perempuan Kabupaten Dompu dan beberapa pengurus LKKS NTB.
Dalam sambutannya Wakil Bupati Dompu menyampaikan bahwa LKKS merupakan lembaga yang harus terdepan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Dompu khusunya dan di NTB pada umumnya. Sehingga diperlukan kolaborasi dalam setiap program yang dijalankannya.
“Harus dilakukan kolaborasi dalam setiap program yang dijalankannya” Ungkap Wakil Bupati Dompu.
Selama ini, berbagai program sosial kerap menghadapi kendala karena data yang tidak terbarui, tumpang tindih, minim verifikasi lapangan, dan tidak terintegrasi antarsektor. Hal ini menyebabkan terjadinya exclusion error keluarga miskin yang seharusnya menerima bantuan justru tidak tercatat dan inclusion error penerima bantuan yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria. Dalam konteks NTB yang masih menghadapi tantangan kemiskinan dan kerentanan sosial, penguatan data menjadi kebutuhan mendesak. Pelatihan ini memberikan pemahaman mendalam mengenai alur pengumpulan data, verifikasi, validasi, cleaning data, serta penggunaan aplikasi pendataan sosial modern yang lebih transparan dan mudah diaudit.
Selain itu, pelatihan ini juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga. LKKS sebagai koordinator kesejahteraan sosial di NTB memiliki mandat untuk memfasilitasi jaringan kerjasama antara pemerintah, lembaga sosial masyarakat, dunia usaha, dan komunitas lokal. Melalui pelatihan ini, diharapkan tercipta ekosistem data sosial yang selaras dengan prinsip inklusivitas, partisipatif, dan akuntabel. Peserta dilatih untuk memahami bagaimana data dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan, perancangan intervensi sosial, serta pemantauan dan evaluasi program secara berkelanjutan.
Pada akhirnya, Pelatihan Penguatan Data untuk Program Sosial bersama LKKS NTB tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis peserta, tetapi juga membangun kesadaran kolektif bahwa data bukan sekadar angka, melainkan representasi nyata kehidupan masyarakat. Dengan data yang kuat, program sosial dapat lebih tepat sasaran, mengurangi ketimpangan, dan mendorong percepatan kesejahteraan di seluruh wilayah NTB. Pelatihan ini menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan tata kelola program sosial yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan efektif bagi masyarakat yang membutuhkan.