Dalam upaya memperkuat strategi kolaborasi penanganan berbagai permasalahan sosial di daerah, Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar pertemuan multi pihak dengan melibatkan beragam pemangku kepentingan. Kegiatan yang berlangsung di Kantor LKKS NTB pada Selasa, 18 November 2025 itu dihadiri oleh unsur organisasi masyarakat sipil (OMS), Baznas NTB, sektor swasta, perguruan tinggi, Tim Percepatan Gubernur NTB, Dinas Sosial NTB, serta Bappeda NTB. Dari unsur legislatif, hadir pula anggota Komisi V DPRD NTB, H. M. Jamhur.
Pertemuan bertajuk Multi-Stakeholder Forum LKKS NTB dengan tema “Koordinasi dan Penyusunan Strategi Kolaborasi Kesejahteraan Sosial Lima Tahunan” tersebut dibuka langsung oleh Ketua Umum LKKS NTB, Sinta M. Iqbal. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa LKKS NTB sedang melakukan transformasi signifikan dalam tata kelola dan pelaksanaan program-program sosial. Ia menekankan bahwa LKKS kini bergerak menuju pendekatan pemberdayaan yang berkelanjutan, serta terbuka terhadap berbagai masukan dari seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja-kerja LKKS NTB di masa mendatang.
Sebelum itu, Ketua Harian LKKS NTB, H. Andi Purna Hendri, SHI., M.Si., memberikan pengantar dengan menyampaikan pesan Gubernur NTB mengenai pentingnya peran LKKS dalam mendukung program penanganan kemiskinan ekstrem di daerah. Ia menyebutkan bahwa kolaborasi yang telah terbentuk melalui Program Beasiswa Bantuan Pendidikan “Tunas Negeri” bagi siswa dari keluarga pra sejahtera adalah contoh nyata kerja kolaboratif yang perlu diperluas. Andi berharap pertemuan tersebut dapat mendorong peran aktif seluruh stakeholder sesuai tugas dan fungsi masing-masing, sehingga terbangun sinergi yang memperkuat program-program pemerintah dalam menangani isu kesejahteraan sosial.
Kepala Dinas Sosial NTB, Dra. Nunung Triningsih, MM, yang hadir sebagai narasumber, memaparkan sejumlah permasalahan sosial yang menjadi tantangan daerah. Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) NTB tahun 2025, terdapat 233.849 kepala keluarga yang berada pada kelompok 10 persen rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan ekonomi terendah (Desil I). Ia juga menyoroti tingginya kasus perkawinan anak di NTB, yang pada tahun 2024 mencapai 14,96 persen—jauh di atas angka nasional sebesar 5,90 persen. “Tren tujuh tahun terakhir menunjukkan fluktuasi angka perkawinan anak. Karena itu, diperlukan upaya kolaboratif yang lebih kuat untuk mencapai target penurunan sebesar 13 persen pada tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2024–2026,” jelasnya.
Sementara itu, Peneliti Lombok Research Center (LRC), Dr. Maharani, menegaskan pentingnya pelibatan berbagai unsur dalam skema penta-helix untuk memastikan program-program sosial tepat sasaran dan tepat manfaat. “Pertemuan multi pihak ini adalah langkah awal untuk merajut program-program kesejahteraan sosial agar memiliki dampak maksimal jika dilaksanakan secara gotong royong dan kolaboratif,” ujarnya.
Peneliti muda sekaligus pengamat kebijakan publik di NTB turut menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan kunci dalam mengatasi persoalan kesejahteraan sosial. Dengan menggabungkan sumber daya pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat, solusi yang dihasilkan akan lebih komprehensif, efektif, dan berkelanjutan. Kolaborasi pun memperkuat legitimasi publik dan memungkinkan penanganan akar permasalahan secara lebih sistematis.
Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dan komitmen berbagai pihak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB. Kehadiran lembaga pemerintah, legislatif, dunia usaha, lembaga sosial, akademisi, dan OMS menunjukkan bahwa isu kesejahteraan sosial membutuhkan kerja bersama yang terarah. Ketua Umum LKKS NTB menegaskan kesiapannya untuk menerima masukan dari seluruh pihak sebagai bagian dari komitmen memperkuat tata kelola dan efektivitas program LKKS ke depan.
Selain memperkuat koordinasi, forum ini juga menjadi ruang strategis untuk saling bertukar gagasan, pengalaman, dan inisiatif yang telah berjalan, termasuk praktik baik seperti Program Beasiswa “Tunas Negeri”. Penekanan Ketua Harian LKKS NTB mengenai pesan Gubernur NTB—terutama fokus pada penanganan kemiskinan ekstrem—menjadi pengingat bahwa kolaborasi bukan hanya opsi, tetapi kebutuhan mendesak untuk mempercepat pencapaian target pembangunan sosial daerah.
Ke depan, keberlanjutan kolaborasi lintas pihak ini akan menjadi penentu keberhasilan penanganan persoalan sosial di NTB. Dengan masing-masing stakeholder berperan sesuai tupoksi dan kapasitasnya, serta LKKS NTB yang terus membuka diri terhadap masukan dan kerja sama, diharapkan program-program kesejahteraan sosial dapat berjalan lebih terarah, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. Sinergi inilah yang diyakini mampu membawa NTB menuju kondisi sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan.