Melanjutkan programnya pada tahun 2025, Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan penguatan kapasitas tahap 2 untuk pengurus LKKS se pulau Lombok. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari senen (8/12/2026) bertempat di Kantor LKKS NTB di Mataram.
Penguatan kapasitas (capacity building) bagi pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi NTB merupakan langkah strategis dalam meningkatkan tata kelola program sosial sekaligus memperkuat peran lembaga dalam mendukung pengentasan kemiskinan, pemberdayaan kelompok rentan, serta penanganan isu kesejahteraan sosial secara komprehensif. Salah satu tantangan utama LKKS saat ini adalah keterbatasan sistem pengelolaan data yang terintegrasi, termasuk kemampuan analisis yang masih bergantung pada sumber eksternal. Di sisi lain, era digital menuntut kecepatan, akurasi, dan kemampuan pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy). Karena itu, penguatan kapasitas menjadi kebutuhan mendesak, bukan hanya pada aspek teknis, tetapi juga kelembagaan.
Hadir pada kegiatan itu sekitar 50 orang yang terdiri dari pengururs LKKS Kabupaten Kota se pulau lombok dan pengurus harian LKKS NTB. Pada saat membuka acara tersebut, Ketua Harian LKKS NTB Bapak Haji Andi Purnahendri menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan untuk memperkuat internal pengurus dan mensinkronkan program tahun 2026 bagi semua LKKS Kabupaten Kota se Pulau Lombok.
“Kegiatan ini penting bagi pengurus untuk mensinkronkan programnya tahun 2026” Ungkap Ketua LKKS NTB Haji Andi.
Pertama, kapasitas pengurus perlu diperkuat pada kemampuan mengumpulkan, mengelola, dan mengolah data sosial berbasis wilayah hingga level desa. Pelatihan mengenai literasi digital, statistik dasar, metodologi pengumpulan data, serta penggunaan platform data nasional seperti SIKS-NG, DTKS, dan data kemiskinan ekstrem menjadi kunci dalam memastikan program LKKS tepat sasaran. Selain itu, peningkatan kemampuan membaca indikator kesejahteraan berbasis gender, disabilitas, dan anak diperlukan sebagai bagian dari agenda inklusi sosial.
Kedua, kemampuan analisis dan perencanaan program sosial harus dikembangkan melalui pelatihan penyusunan baseline data, monitoring & evaluasi, serta analisis kebijakan sosial. Dengan kapasitas tersebut, LKKS dapat merumuskan intervensi yang mengutamakan prioritas wilayah miskin dan rentan, sekaligus menguatkan fungsi LKKS sebagai mitra pemerintah dalam penyusunan program perlindungan sosial di NTB.
Ketiga, LKKS perlu memperkuat koordinasi multi pihak dengan pemerintah daerah, dinas sosial, OPD tematik, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga perangkat desa. Kolaborasi ini penting untuk meningkatkan ketersediaan data, mengurangi duplikasi program, serta mendorong pemanfaatan sumber daya bersama. Selain itu, penguatan jejaring dengan perguruan tinggi dapat membuka peluang riset-riset sosial berbasis data daerah.
Hadir menjadi pemateri dalam kegiatan tersebut yaitu Bapak Maharani menegaskan bahwa penguatan kapasitas terutama dalam hal pendataan yang ter update manjdi keharusan. Karena data yang akan menyebabkan, intervensi sosial hanya berdasarkan asumsi dan pengalaman subjektif. Data memberi gambaran objektif tentang: siapa yang rentan, daerah mana paling miskin, kelompok mana paling terdampak dan apa kebutuhan paling mendesak. Keputusan yang berbasis data akan jauh lebih tepat sasaran dibanding intuisi atau laporan informal.
Pada akhirnya, penguatan kapasitas pengurus LKKS NTB akan menghasilkan transformasi kelembagaan, yaitu lembaga yang tidak hanya menjalankan program, tetapi juga mampu menganalisis persoalan sosial, mengusulkan kebijakan, mengembangkan basis data sosial, dan mengambil peran strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan di tingkat regional. Program yang kuat adalah program yang berbasis data, dan kapasitas pengurus adalah fondasi untuk mencapainya.
Penguatan Kapasitas Pengurus LKKS Kabupaten Kota se-Pulau Lombok dilakukan di Mataram untuk Penguatan Data
