Mataram, 18 September 2025 – Kemiskinan ekstrem masih menjadi persoalan serius yang dihadapi oleh banyak daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebagai provinsi dengan tingkat kerentanan sosial-ekonomi yang cukup tinggi, NTB menghadapi tantangan besar dalam mengurangi jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem.
Dalam konteks inilah, Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi NTB hadir memainkan peran strategis. Sebagai lembaga koordinatif yang melibatkan unsur pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, akademisi, dan tokoh masyarakat, LKKS menjadi simpul penghubung antara kebijakan formal pemerintah dan partisipasi sosial masyarakat.
Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) didorong untuk memperkuat perannya dalam mendukung program pemerintah daerah guna menurunkan angka kemiskinan ekstrem di NTB. Hal ini disampaikan Gubernur NTB saat membuka kegiatan Penguatan Kapasitas Pengurus LKKS Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB yang digelar di Kota Mataram, Kamis (18/9/2025).
Acara tersebut dihadiri Ketua Umum LKKS NTB, Sinta Agathia Iqbal, Kepala Dinas Sosial NTB, perwakilan Bank Indonesia, serta ketua LKKS dari 10 kabupaten/kota se-NTB. Hadir pula jajaran pembina teknis LKKS NTB, termasuk Lombok Research Center (LRC) yang selama ini mendampingi LKKS dalam penguatan kapasitas kelembagaan dan penyusunan strategi berbasis riset.
Dalam sambutannya, Gubernur NTB menekankan bahwa upaya pengentasan kemiskinan ekstrem tidak cukup hanya dengan mengandalkan bantuan sosial. Bantuan, kata dia, memang penting sebagai jaring pengaman, tetapi sifatnya sementara.
“Bantuan sosial itu jembatan, bukan tujuan akhir. Yang paling penting adalah bagaimana kita menciptakan masyarakat NTB yang mandiri secara sosial dan ekonomi,” ujar Gubernur.
Menurutnya, keberadaan LKKS sangat strategis untuk memastikan program kesejahteraan sosial tidak hanya menyentuh kebutuhan darurat, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat. Ia menegaskan, penanggulangan kemiskinan ekstrem membutuhkan sinergi multipihak, baik pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, hingga komunitas lokal.
Peran Strategis LKKS
Ketua Umum LKKS NTB, Sinta Agathia Iqbal, dalam keterangannya menyampaikan komitmen LKKS untuk memperkuat koordinasi di semua tingkatan. “Kami ingin memastikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan ekstrem ini bukan hanya kerja pemerintah, tetapi juga menjadi gerakan bersama,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia sekaligus Ketua Harian LKKS NTB, H. Andi Purna Henderi, menyampaikan laporan mengenai progres kerja lembaga sejak resmi dikukuhkan pada Kamis, 19 Juni 2025 yang lau. Ia menjelaskan bahwa dalam kurun tiga bulan, LKKS NTB telah aktif membangun koordinasi dengan berbagai mitra, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Fungsi utama LKKS NTB adalah sebagai lembaga koordinasi dan jembatan antara LKKS daerah dengan lembaga-lembaga mitra. Tujuannya adalah memperkuat program kesejahteraan sosial agar lebih terarah, terukur, dan tepat sasaran,” ungkap H. Andi.
Ia menambahkan, dukungan teknis dari pembina, termasuk LRC, sangat membantu LKKS dalam merumuskan agenda strategis yang berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.
Tantangan dan Arah ke Depan
Meski berbagai program telah dijalankan, tantangan pengentasan kemiskinan ekstrem di NTB masih besar. Data yang belum akurat, keterbatasan sumber daya, dan ketimpangan antarwilayah menjadi pekerjaan rumah bersama.
Melalui forum penguatan kapasitas ini, diharapkan pengurus LKKS di seluruh kabupaten/kota se-NTB semakin mampu mengembangkan program yang lebih inovatif dan berbasis pemberdayaan komunitas.
“Kami tidak ingin masyarakat hanya menunggu bantuan. LKKS harus hadir mendorong kemandirian, memperkuat gotong royong, dan membuka akses masyarakat terhadap peluang ekonomi,” tegas Gubernur NTB.
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk meneguhkan peran LKKS sebagai motor koordinasi dan penggerak sosial di daerah. Dengan kolaborasi yang kuat, NTB optimistis dapat mempercepat target pengurangan angka kemiskinan ekstrem NTB menuju nol persen pada 2029.