Siang itu, 11 Maret 2026, suasana di balai Desa Montong Betok, Kecamatan Montong Gading, terasa sederhana. Tidak ada panggung, tidak ada susunan kursi formal seperti acara resmi. Hanya sekitar 20 orang duduk melingkar, berbincang santai. Tapi dari lingkaran kecil itu, obrolan yang muncul justru cukup dalam—tentang kehidupan desa mereka sendiri.
Peserta yang hadir terdiri dari perwakilan pemerintah desa, sekitar 15 anggota Kelompok Konstituen (KK) beserta pendamping, dan empat orang dari tim Lombok Research Center (LRC). Meski suasananya santai, topik yang dibahas serius—hal-hal yang memang mereka temui sehari-hari di tengah masyarakat.
“Kalau ada warga yang kesulitan urus dokumen, kami sering diminta bantu. Tapi kadang kami juga bingung harus mulai dari mana,” kata salah satu pengurus KK, membuka diskusi.
Pertemuan ini merupakan bagian dari kegiatan “Diskusi Kampung” yang digelar LRC sebagai mitra Yayasan BaKTI dalam Program INKLUSI fase kedua. Tahun 2026, program ini mulai menjangkau lima desa baru di Lombok Timur: Lando dan Embung Raja (Terara), Lendang Belo dan Montong Betok (Montong Gading), serta Penedagandor (Labuhan Haji).
Namun, yang dibangun bukan sekadar memperluas wilayah program. Lewat Diskusi Kampung, warga diajak melihat peran mereka lebih jauh—bukan hanya sebagai penerima manfaat, tapi juga sebagai bagian dari proses pembangunan desa.
Di forum ini, peserta diajak belajar bersama: mulai dari bagaimana mendampingi kasus warga, memahami jalur advokasi kebijakan, sampai pentingnya terlibat dalam perencanaan dan penganggaran desa. Isu yang dibahas pun beragam, dari layanan dasar, persoalan sosial, hingga perubahan iklim yang mulai terasa dampaknya.
“Kami ingin teman-teman KK ini punya bekal, bukan cuma untuk membantu warga, tapi juga bisa ikut mengawal kebijakan desa,” ujar salah satu fasilitator dari LRC.
Di Montong Betok, diskusi berlangsung cukup hidup. Kepala desa yang hadir tidak hanya mendengarkan, tapi juga langsung merespons. Ia bahkan menyatakan siap mendukung keberadaan KK, termasuk menyediakan ruang sekretariat agar kegiatan mereka lebih terarah.
Keesokan harinya, 12 Maret, suasana serupa terasa di Desa Lando. Para pengurus KK duduk bersama kepala wilayah dan mulai menyadari bahwa apa yang selama ini mereka lakukan sebenarnya sudah sejalan dengan peran KK—meski sebelumnya belum disadari sepenuhnya.
“Selama ini kami sudah bantu warga, terutama soal layanan dasar. Tapi sekarang kami jadi lebih paham, ini sebenarnya bagian dari peran yang lebih besar,” ujar salah satu peserta.
Diskusi pun mulai mengarah pada pentingnya keterlibatan warga dalam ruang-ruang pengambilan keputusan di desa. Bukan hanya hadir saat musyawarah, tapi juga berani menyampaikan kebutuhan dan ikut mengawal hasilnya.
Di Desa Embung Raja, pada 14 Maret, kepala desa menegaskan hal tersebut. “Kebutuhan masyarakat itu terus berubah, terutama soal administrasi kependudukan. KK ini bisa jadi penghubung antara warga dan layanan,” katanya.
Sementara itu, di Desa Lendang Belo pada 16 Maret, diskusi berkembang ke isu yang lebih luas, seperti perkawinan usia anak dan perubahan iklim. Sekretaris desa yang hadir menilai forum seperti ini penting karena membuka ruang dialog yang selama ini jarang ada.
“Kadang masyarakat tidak tahu harus mengadu ke mana. Kalau KK ini kuat, mereka bisa jadi penghubung,” ujarnya.
Para pengurus KK juga menyampaikan kebutuhan untuk memperluas jejaring, terutama dengan lembaga layanan seperti BPJS dan Dinas Sosial. Mereka berharap ada dukungan agar akses masyarakat ke layanan tersebut bisa lebih mudah.
“Kalau kami punya akses langsung, tentu akan lebih cepat membantu warga,” kata salah satu pengurus.
Bagi LRC, Diskusi Kampung memang dirancang sebagai ruang belajar bersama—sederhana tapi bermakna. Dari sini, diharapkan muncul kesadaran bahwa warga punya peran penting: mendampingi kasus, mengadvokasi kebijakan, hingga ikut aktif dalam perencanaan desa.
Lebih dari itu, kegiatan ini juga mendorong kelompok konstituen untuk lebih percaya diri hadir di ruang-ruang desa, menyampaikan aspirasi, dan memastikan pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
Dari lingkaran kecil di balai desa itu, perlahan tumbuh sesuatu yang penting: keberanian untuk terlibat.
Dan dari situlah, harapan akan pembangunan yang lebih inklusif mulai menemukan jalannya—tanpa meninggalkan siapa pun.
Dari Diskusi Kampung, Warga Lombok Timur Mulai Berani Bersuara dan Mengawal Desa
