Lombok Timur, 3/12/2025 – Dalam rangka peringatan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKTP) yang berlangsung setiap 25 November sampai 10 Desember, Lombok Research Center (LRC) melalui dukungan Program INKLUSI BaKTI mengangkat menggelar acara workshop dengan tema “Pendidikan dan Ekonomi Inklusif untuk Penurunan Kemiskinan Ekstrim dan Angka Kekerasan Berbasis Gender di NTB”. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Desa Lendang Nangka, Rabu, 3 Desember 2025.
Kegiatan ini melibatkan sejumlah lembaga dan organisasi, mulai dari komunitas akar rumput, masyarakat sipil, kelompok rentan, pemerintah desa, pemerintah daerah serta lembaga lainnya seperti BAZNAS NTB dan Bank NTB Syariah. Pelaksanaan kampanye ini sebagai aksi kolektif untuk menegaskan bahwa dalam mengakhiri kekerasan, kemiskinan dan angka putus sekolah membutuhkan kerja sama semua pihak.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Umum Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi NTB, Ibunda Hj. Sinta Agathia Soedjoko M. Iqbal dalam sambutannya menekankan pentingnya sosialisasi pencegahan kekerasan sejak dini. Ia menambahkan, tidak ada tempat yang aman karena kekerasan bisa terjadi di mana saja dan semua orang berpotensi melakukan kekerasan. Untuk itu, ia mengimbau agar semua orang mampu menciptakan lingkungan yang aman, baik di lingkungan pendidikan, lingkungan kerja dan tempat umum dan sebagainya.
“Kekerasan dapat terjadi di banyak sisi termasuk di dunia pendidikan, sehingga pergerakan harus mulai masuk ke ranah usia sedini. Jadi, tidak ada istilah terlalu muda atau terlalu cepat untuk mensosialisasikan pencegahan kekerasan, baik itu kekerasan fisik dan verbal, psikis itu tidak bisa dibenarkan,” jelasnya.
Mewakili, Gubernur NTB, Kepala Dinas DP3AP2KB, Bapak Drs. H. Surya Bahari, M.M.Pd., dalam momen tersebut menyampaikan pesan untuk membangun masyarakat yang lebih aman, inklusif dan manusiawi. Pemerintah daerah juga terus berkomitmen dalam memperkuat layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak, meningkatkan ruang aman dan edukasi pencegahan kekerasan dengan melibatkan seluruh sektor.
“Kita ingin membangun masyarakat yang lebih aman, lebih inklusif dan manusiawi. Dengan semangat gotong royong, cinta dan kemanusiaan, kami yakin bisa membangun daerah ini menjadi rumah yang nyaman bagi setiap orang,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur, M. Yusri, AKMP lebih menyoroti terkait tingginya angka putus sekolah di Lombok Tiimur yang mencapai angka 21 ribu pada tahun 2024. Menurutnya, penyebab putus sekolah begitu kompleks, mulai dari kemiskinan, perkawinan anak dan kesadaran masyarakat yang masih rendah.
M. Yusri juga mengapresiasi atas peluncuran Program Beasiswa Tunas Negeri yang diluncurkan oleh LKKS NTB, BAZNAS NTB, dan LRC, sebagai bentuk dukungan pendidikan kepada anak-anak rentan yang memiliki hambatan ekonomi.
“Salah satu cara memutus kekerasan adalah dengan penyelenggaraan pendidikan yang inklusif, yang memberikan hak-hak anak secara setara dan berkeadilan,” kata Yusri dalam pidatonya.
Sebagai penyelenggara kegiatan, Suherman selaku Direktur Lombok Research Center (LRC) mengucapkan apresiasi kepada semua pihak yang telah terlibat dalam kegiatan tersebut. Ia meneruskan bahwa tema kegiatan yang diangkat terkait pendidikan dan ekonomi inklusif untuk penurunan kemiskinan ekstrim dan angka kekerasan, karena kemiskinan dan kekerasan berbasis gender merupakan dua hal yang berhubungan.
“Ketika pendidikan dan ekonomi tertutup bagi perempuan, kerentanan terhadap kekerasan pun semakin tinggi,” tuturnya.
Dalam acara peringatan 16 HAKTP yang digelar oleh LRC tersebut telah menjadi momentum penting kolaborasi multi pihak di NTB. Terdapat tiga agenda besar yang menjadi rangkaian acara, di antaranya Peluncuran Program Beasiswa Tunas Negeri yang diusung oleh LKKS NTB, BAZNAS NTB, dan LRC.
Selain itu LRC juga berkolaborasi dengan Bank NTB Syariah dalam Program Mawar Emas, yakni Program Melawan Rentenir Dari Masjid, yang diinisiasi oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), yang memberikan pinjaman Modal usaha kepada ibu-ibu jama’ah masjid tanpa agunan dan tanpa bunga selama satu tahun.
Ketiga, yakni pemberian bantuan sosial, dengan jumlah penerima manfaat 150 lansia dan masyarakat rentan di desa binaan LRC, yakni desa Lendang Nangka dan Lendang Nangka Utara. Di mana program tersebut diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi NTB melalui LKKS, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka.