RPJMD Lombok Timur dalam Lensa Jurnalis: Memastikan Arah Pembangunan yang Akuntabel dan Inklusif

Lombok Timur, 21 Juni 2025 – Pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan membutuhkan transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Dalam konteks ini, peran jurnalis dan media menjadi sangat vital. Mereka memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik, mengedukasi masyarakat, serta memastikan bahwa setiap program pembangunan berjalan sesuai rencana dan bertanggung jawab. Atas dasar pemikiran ini, Lombok Research Center (LRC), dengan dukungan Program INKLUSI-BaKTI, mengambil inisiatif untuk melibatkan jurnalis dalam meninjau dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur 2025-2029, menciptakan sebuah forum partisipasi publik yang krusial.
 
Kegiatan yang bertajuk “Dokumen Perencanaan Dalam Perspektif Jurnalis: Review RPJMD Kabupaten Lombok Timur, Menuju Pembangunan yang Inklusif” ini diselenggarakan pada Sabtu, 21 Juni 2025, di Classic Coffe, Sikur, Lombok Timur. Acara ini dihadiri oleh jurnalis dari berbagai platform media di Lombok Timur, dengan narasumber terkemuka seperti Saiful Bahri dari F-PPP DPRD Lombok Timur dan perwakilan dari Bappeda Lombok Timur. Rusliadi, Ketua Forum Media Lombok Timur Inklusif, memoderasi diskusi, yang bertujuan untuk menggali potensi dan kekurangan dalam RPJMD serta merumuskan cara-cara efektif untuk mengkomunikasikan informasi pembangunan kepada publik.
 
Direktur LRC, Suherman, menekankan bahwa RPJMD adalah panduan utama bagi pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Ia menegaskan, “Pembangunan yang inklusif hanya dapat tercapai jika semua pihak, termasuk media, terlibat secara aktif.” Peran jurnalis menjadi krusial dalam memahami, mengawal, dan mengkomunikasikan dokumen perencanaan ini kepada masyarakat. Di sisi lain, Saiful Bahri dari DPRD Lombok Timur mengapresiasi inisiatif LRC, menyoroti kompleksitas tantangan pembangunan di Lombok Timur yang memerlukan kolaborasi dari semua pihak, termasuk masyarakat dan mitra pembangunan. Perwakilan Bappeda juga menambahkan bahwa RPJMD saat ini bersifat imperatif, harus selaras dengan perencanaan nasional dan provinsi, tidak lagi hanya memuat visi misi kepala daerah semata.
 
Dalam sesi diskusi, beberapa tantangan pembangunan di Lombok Timur terungkap. Salah satu sorotan utama adalah perbedaan data kemiskinan antara BPS dan pemerintah daerah, di mana fokus penanganan masih terbatas pada kemiskinan ekstrem dan belum menyentuh masyarakat rentan. Persoalan lingkungan seperti masalah sampah yang masih tersebar dan sanitasi yang memerlukan perhatian serius juga menjadi bahasan. Para peserta dan narasumber sepakat bahwa dokumen perencanaan harus disebarluaskan dengan berbagai media dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Selain itu, peningkatan alokasi untuk kualitas sumber daya manusia (SDM) Lombok Timur dianggap krusial untuk mencapai pembangunan inklusif yang maksimal.
 
Melalui inisiatif ini, Lombok Research Center (LRC) menegaskan komitmennya terhadap pembangunan inklusif. LRC berupaya memastikan bahwa dokumen perencanaan daerah benar-benar mencerminkan dan menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan memfasilitasi dialog konstruktif antara pembuat kebijakan dan jurnalis, LRC berfungsi sebagai jembatan kolaborasi vital yang mengawal transparansi, akuntabilitas, dan penyebaran informasi pembangunan. LRC berkomitmen untuk terus mendorong partisipasi aktif dari berbagai pihak agar RPJMD Kabupaten Lombok Timur 2025-2029 menjadi panduan yang benar-benar inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat Lombok Timur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *